Omzet UMKM di Bawah PTKP Rp500 Juta, Perlu Laporan Bulanan ke DJP?

JAKARTA, DDTCNews - Terbitnya UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengatur adanya batas penghasilan bruto tidak kena pajak, yakni sampai dengan Rp500 juta dalam setahun. Artinya, wajib pajak yang menggunakan rezim PPh final PP 23/2018 tidak dikenai tarif 0,5% atas bagian omzet hingga Rp500 juta dalam 1 tahun pajak.

Mengacu pada kebijakan baru ini, muncul pertanyaan dari wajib pajak. Atas penghasilan yang tidak sampai batas omzet tak kena pajak Rp500 juta, apa saja kewajiban yang perlu dilakukan wajib pajak?

Pertanyaan tersebut ditanyakan oleh seorang wajib pajak melalui akun Twitter. Netizen bertanya mengenai detail kewajiban yang perlu dilakukan oleh pelaku UMKM dengan omzet setahun tidak sampai Rp500 juta.

"Itu kita harus apa? Perlukah buat SSE [Surat Setoran Elektronik]? Peraturannya apa ya?" tanya netizen kepada akun Kring Pajak, Jumat (27/5/2022).

Merespons pertanyaan tersebut, DJP kemudian menjelaskan kembali bahwa ketentuan PTKP UMKM orang pribadi ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e UU HPP. Terhadap wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e UU HPP tidak dikenakan PPh atas bagian omzet sampai dengan Rp500 juta dalam 1 tahun pajak.

Namun, ada catatan penting yang perlu diperhatikan. Saat ini, imbuh DJP, belum ada aturan teknis yang mengatur terkait dengan pelaporan yang perlu dilakukan wajib pajak. Artinya, wajib pajak masih perlu menunggu pemerintah menerbitkan aturan turunan atau aturan teknis tentang pelaporan.

"Silakan ditunggu terkait aturan teknisnya ya," cuit DJP di Twitter.

Kendati begitu, DJP tetap mengimbau wajib pajak untuk melakukan pencatatan bulanan. Gunanya, memastikan dan mengetahui jumlah omzet yang didapat selama setahun penuh nantinya.

Pencatatan omzet bulanan tersebut bisa dilakukan melalui aplikasi M-Pajak yang ditawarkan DJP. Namun, otoritas menyampaikan pencatatan lewat aplikasi yang bisa diunduh di Google Playstore ini hanya bersifat sebagai fasilitas saja.

"Namun ini hanya fasilitas saja ya, bukan kewajiban. Untuk omzet tiap bulan tetap dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh," cuit akun @kring_pajak. (sap)