Ombudsman Sebut Aturan Insentif Pajak untuk Litbang Perlu Direvisi

CANBERRA, DDTCNews – Ombudsman Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Australia Kate Carnell menilai skema pemberian insentif pajak khusus untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) pada usaha software perlu dipermudah.

Carnell menjelaskan skema pemberian insentif pajak yang berlaku saat ini terlalu rumit bagi usaha pengembangan software. Dia juga telah menyampaikan pandangannya tersebut kepada pemerintah federal.

"Persyaratan memperoleh insentif pajak litbang perlu diubah agar lebih jelas dan sederhana sehingga mereka [yang berhak mendapatkan insentif] bisa mengklaim skema insentif pajak tersebut," katanya, dikutip Selasa (12/1/2021).

Carnell menilai skema insentif pajak yang mudah akan mendorong investasi dan pertumbuhan pada sektor litbang software. Dia menyebut 80% yang mengklaim insentif pajak tersebut berasal dari UKM, yang 48% di antaranya adalah industri pengembang software.

Namun demikian, UKM justru menjadi sasaran pemeriksaan dan audit Kantor Perpajakan Australia (Australian Taxation Office/ATO) belakangan ini, terutama UKM yang telah mengklaim insentif pajak beberapa tahun sebelumnya, tetapi uangnya telah habis.

Menurut Carnell, ATO sering kali meminta UKM yang tidak berhasil menjalankan litbangnya untuk mengembalikan uang insentif dan menjatuhkan hukuman berat.

"Hal ini berdampak buruk pada bisnis [pengembangan software] karena beberapa di antara mereka memilih menghentikan kegiatan litbang di Australia dan mengurangi staf litbang," ujarnya seperti dilansir crn.com.au.

Dia menambahkan pemerintah perlu memberikan perhatian besar pada bisnis pengembang software, salah satunya melalui insentif pajak yang tepat. Dia meyakini insentif pajak masih menjadi instrumen penting untuk mendukung iklim investasi pada bisnis tersebut.

Ombudsman UKM di Australia merupakan pegawai pemerintah independen yang dapat memberikan nasihat kepada pelaku usaha. Dia memiliki kewenangan legislatif untuk memengaruhi pembuat undang-undang secara efektif, sekaligus memastikan undang-undang dan peraturan lainnya sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. (rig)