PRANCIS

OECD Sebut 52 Yurisdiksi Sudah Menyetorkan Dokumen Ratifikasi MLI

Muhamad Wildan | Rabu, 23 September 2020 | 10:26 WIB
OECD Sebut 52 Yurisdiksi Sudah Menyetorkan Dokumen Ratifikasi MLI

Kantor Pusat OECD di Paris, Prancis. (foto: oecd.org)

PARIS, DDTCNews—Albania, Bosnia, dan Kosta Rika resmi menyetorkan dokumen ratifikasi Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (MLI) kepada OECD.

Pada saat bersamaan, Prancis juga tercatat memberikan notifikasi kepada OECD untuk menambahkan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang klausul-klausulnya akan disesuaikan dengan MLI.

"Dari total 94 yurisdiksi yang bersepakat untuk mengadopsi MLI, sudah terdapat 52 yurisdiksi menyetorkan dokumen ratifikasi MLI-nya kepada OECD," tulis OECD, Rabu (23/9/2020).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

OECD mengatakan MLI akan berlaku efektif pada 1 Januari 2021. MLI akan memodifikasi klausul-klausul yang ada di dalam 1.200 P3B apabila semua yurisdiksi resmi meratifikasi perjanjian multilateral tersebut.

Menjelang 30 September 2020, OECD mengatakan akan makin banyak negara yang akan menyetorkan dokumen ratifikasinya kepada OECD selaku depositary.

MLI adalah perjanjian multilateral yang memungkinkan yurisdiksi untuk mengintegrasikan hasil kesepakatan dalam OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project dengan P3B masing-masing.

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

"OECD/G20 BEPS Project memberikan solusi kepada otoritas pajak untuk menutup celah-celah ketentuan perpajakan internasional yang memungkinkan korporasi untuk melakukan penghindaran pajak melalui penggeseran laba," tulis OECD.

Melalui MLI, P3B dimodifikasi secara serentak tanpa melewati negosiasi bilateral yang memakan waktu panjang. Saat ini, terdapat ribuan P3B yang berlaku. MLI diperlukan untuk merevisi celah hukum yang terdapat pada P3B dalam waktu singkat.

Indonesia tercatat sudah terlebih dahulu meratifikasi MLI pada tahun lalu melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 77 Tahun 2019. Dokumen ratifikasi resmi diserahkan oleh Indonesia kepada OECD terhitung sejak 28 April 2020 lalu.

Untuk Indonesia, MLI sudah berlaku efektif sejak 1 Agustus 2020. Dalam dokumen ratifikasi MLI Indonesia, pemerintah memasukkan 47 P3B untuk dimodifikasi. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra