OECD: Penyusunan Final Report Pajak Digital itu Sulit

MUMBAI, DDTCNews - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sedang menyusun skema pemajakan atas transaksi digital ekonomi. Perkembangan terkait final report disebut akan menampung berbagai masukan untuk menjawab tantangan dari bisnis yang bergerak di ranah daring.

Deputy Director of Center for Tax Policy and Administration OECD Grace Perez-Navarro mengatakan perkembangan terkini dari final report adalah adanya konsultasi publik terkait rencana pemajakan ekonomi digital. Ribuan komentar dari publik telah diterima oleh OECD.

“Proposal baru soal unified approach hingga akhir November, kami telah menerima lebih dari 3.000 halaman komentar dari konsultasi publik,” ujarnya dalam International Taxation Conference di ITC Maratha Hotel, Mumbai, Kamis (5/12/2019).

Grace menegaskan pentingnya partispasi publik dalam proses penyusunan final report pajak ekonomi digital seperti Google, Amazon, Facebook, dan Apple. Pasalnya, opsi dalam proposal pemajakan atas ekonomi digital belum menemukan titik terang.

Untuk pilar perta soal nexus misalnya, Grace menyebutkan ketiga opsi memiliki basis negara pendukung yang berbeda. Skema user participation menjadi pilihan utama Inggris. Kemudian, pendekatan marketing intangible menjadi pilihan Amerika Serikat (AS). Sedangkan, mayoritas negara G-20 dan negara berkembang mendukung pendekatan significant economic presence.

Adapun pembahasan lanjutan terkait unified approach pemajakan ekonomi digital akan dilanjutkan pada pekan depan. Dia mengakui, menyusun final report tidak akan berjalan mudah karena menyangkut kepentingan banyak negara. Terlebih, saat ini, aksi unilateral semakin banyak dilakukan negara terkait ekonomi digital.

Untuk sekarang saja, OECD menemukan 26 langkah unilateral terkait pajak yang dikenakan pada entitas dalam ekonomi digital. Langkah unilateral yang dipetakan OECD tersebut gabungan antara kebijakan yang sudah diimplementasikan dan dalam rencana kebijakan.

“Saat ini sudah ada sekitar 26 langkah unilateral baik yang sudah diterapkan dan masih dalam proses. Kami berusaha keras untuk mennghasilkan solusi pada Juni 2020, hal ini [final report] memang merupakan hal yang sulit karena banyak negara memiliki posisi kepentingan yang berbeda pada saat yang bersamaan,” jelasnya. (kaw)