Ilustrasi.
SINJAI, DDTCNews - Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sinjai memberikan asistensi kepada salah seorang wajib pajak pada 25 Oktober 2023 terkait dengan status nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang tidak valid.
Petugas KP2KP Sinjai Fadly mengatakan wajib pajak berinisial HE mengaku terkendala mengajukan permohonan kredit usaha rakyat (KUR) lantaran status NPWP-nya tidak valid. Atas laporan wajib pajak tersebut, petugas lantas melakukan pengecekan data.
“Setelah mengecek data di sistem DJP, status NPWP yang bersangkutan ternyata non-efektif (NE) sehingga NPWP-nya menjadi tidak valid pada aplikasi perbankan,” katanya seperti dikutip dari situs web DJP, Jumat (24/11/2023).
Fadly menjelaskan status NPWP menjadi non-efektif lantaran wajib pajak tidak pernah melaporkan SPT Tahunan. Alhasil, NPWP wajib pajak dinonaktifkan secara jabatan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba.
Untuk mengaktifkan kembali, lanjutnya, wajib pajak bisa mengajukan permohonan pengaktifan atau atau bisa melaporkan SPT Tahunan. Bila melaporkan SPT Tahunan, NPWP wajib pajak bisa otomatis aktif kembali.
Sementara itu, wajib pajak berinisial HE menuturkan dirinya memang tidak pernah mengurus pajak lantaran tidak tahu cara melaporkan SPT Tahunan. Adapun wajib pajak memiliki usaha perdagangan berbagai macam barang.
“Saya minta tolong untuk dibantu melaporkan SPT Tahunan secara online,” tuturnya.
Petugas KP2KP Sinjai kemudian memberikan edukasi tentang ketentuan dan tata cara pelaporan SPT Tahunan PPh melalui layanan e-form pada laman pajak.go.id. Setelah itu, NPWP wajib pajak kembali menjadi aktif kembali.
Petugas juga mengingatkan kembali wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, baik pembayaran maupun pelaporan SPT Tahunan, sebelum batas waktu jatuh tempo yang telah ditentukan sehingga terhindar dari pengenaan denda sanksi administrasi. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.