ADMINISTRASI PAJAK

NIK Jadi NPWP, Kualitas Layanan dan Pengawasan Pajak Bakal Meningkat

Redaksi DDTCNews | Jumat, 18 Agustus 2023 | 16:49 WIB
NIK Jadi NPWP, Kualitas Layanan dan Pengawasan Pajak Bakal Meningkat

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi diyakini akan meningkatkan kualitas layanan dan pengawasan perpajakan.

Dalam dokumen Nota Keuangan dan RAPBN 2024, pemerintah mengatakan penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi akan memudahkan wajib pajak karena ada 1 identitas untuk kependudukan dan perpajakan. Terlebih, Ditjen Pajak (DJP) juga akan mengimplementasikan coretax system.

“Selain memudahkan administrasi, penggunaan nomor identitas tunggal ini akan meningkatkan kualitas dan kapabilitas layanan dan pengawasan perpajakan di masa depan,” tulis pemerintah dalam dokumen tersebut, dikutip pada Jumat (18/8/2023).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Kualitas tersebut juga didukung dengan kemudahan pemadanan dan pertukaran data lewat konsep interoperabilitas. Konsep interoperabilitas adalah keterhubungan sistem informasi antarentitas yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem pertukaran data lebih efisien dan efektif.

Oleh karena itulah, sebagai open and integrated system, coretax system memiliki interoperabilitas dengan sistem lain, baik sistem di lingkungan Kementerian Keuangan maupun sistem di luar Kementerian Keuangan.

Hingga saat ini, otoritas sedang dikembangkan interoperabilitas coretax system dengan beberapa entitas. Adapun entitas yang dimaksud mencakup K/L, perbankan, pemerintah daerah, BUMN, serta beberapa sektor industri lainnya.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Pemerintah berharap implementasi sistem baru yang terintegrasi akan membantu peningkatan kemudahan dan efisiensi dari sisi administrasi perpajakan Indonesia. Hal ini ditandai dengan penurunan beban kepatuhan (compliance cost) bagi wajib pajak dan beban administrasi bagi pemerintah.

“Pemerintah akan terus berkomitmen untuk melanjutkan reformasi perpajakan demi menciptakan sistem perpajakan yang kredibel, akuntabel, dan berkeadilan,” imbuh pemerintah. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra