INGGRIS

Negara Ini Gandakan Hukuman Penjara untuk Pengemplang Pajak

Vallencia | Selasa, 28 Maret 2023 | 12:30 WIB
Negara Ini Gandakan Hukuman Penjara untuk Pengemplang Pajak

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews – Demi menegakkan hukum dan memberantas kasus penggelapan pajak, pemerintah Inggris memutuskan untuk menggandakan hukuman maksimum atas kasus penipuan pajak.

HM Treasury menyebutkan hukuman maksimum atas penggelapan pajak akan diubah dari 7 tahun menjadi 14 tahun. Jika tidak ada aral melintang, HM Treasury juga akan menyosialisasikan rencana tersebut kepada publik.

“Inggris akan menggandakan hukuman maksimum untuk kasus penggelapan pajak yang paling mengerikan dari 7 menjadi 14 tahun, dan berkonsultasi tentang pengenalan hukuman pidana untuk promotor skema penghindaran pajak,” sebut HM Treasury, Selasa (28/3/2023).

Baca Juga:
Isi Data Transaksi XML Faktur Pajak Digunggung, Tak Wajib Detail

Otoritas pajak Inggris, Her Majesty’s Revenue & Customs saat ini sedang berada di bawah tekanan untuk mengatasi masalah pajak yang belum dibayar. Masalah tersebut memuncak ketika pengawas mengungkapkan adanya kerugian negara yang mencapai £9 miliar.

Berdasarkan informasi dan data yang dikumpulkan, HMRC mengindikasikan adanya penggelapan pajak. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum menjadi salah satu jalan untuk mengatasi masalah penggelapan pajak.

Langkah ini mendapatkan respon positif dari beberapa ahli pajak. Steven Porter seorang Partner di Pinset Mason mengungkapkan bahwa penggandaan panjang hukuman maksimum memberikan sinyal jelas kepada penghindar pajak.

Baca Juga:
3 Skema Terbaru Pembuatan Kode Billing di Coretax DJP

“Menggandakan panjang hukuman maksimum akan mengirimkan pesan yang jelas kepada penghindar pajak. Hukuman penjara yang panjang dirancang untuk menjadi pencegah yang kuat,” tuturnya seperti dilansir ft.com.

Meskipun ahli pajak menyambut baik proposal tersebut, tetapi mereka juga memperingatkan bahwa tindakan yang lebih keras akan diperlukan. Sebab, masih terdapat keterbatasan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar pajak. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Januari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

Isi Data Transaksi XML Faktur Pajak Digunggung, Tak Wajib Detail

Jumat, 24 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

3 Skema Terbaru Pembuatan Kode Billing di Coretax DJP

Jumat, 24 Januari 2025 | 10:30 WIB CORETAX SYSTEM

WP Keluhkan soal Penggunaan Coretax DJP, Begini Tanggapan Anggota DPR

Jumat, 24 Januari 2025 | 10:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Capai Target 2024, Kanwil DJP Jakarta Barat Kumpulkan Rp64,7 Triliun

BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Januari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

Isi Data Transaksi XML Faktur Pajak Digunggung, Tak Wajib Detail

Jumat, 24 Januari 2025 | 11:30 WIB HARI PABEAN INTERNASIONAL 2025

Perkuat Kelancaran dan Keamanan Trafik Barang, DJBC Serukan Kolaborasi

Jumat, 24 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

3 Skema Terbaru Pembuatan Kode Billing di Coretax DJP

Jumat, 24 Januari 2025 | 10:30 WIB CORETAX SYSTEM

WP Keluhkan soal Penggunaan Coretax DJP, Begini Tanggapan Anggota DPR

Jumat, 24 Januari 2025 | 09:30 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax System Terus Disempurnakan, Sri Mulyani Minta Dukungan WP

Jumat, 24 Januari 2025 | 08:52 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

Kamis, 23 Januari 2025 | 19:30 WIB DDTC TOWN HALL 2025

DDTC Town Hall: From Vision to Action, Empowering Tomorrow

Kamis, 23 Januari 2025 | 19:25 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dilaksanakan Mulai Bulan Depan