Ilustrasi.
TALLINN, DDTCNews - Pemerintah Estonia melanjutkan proses negosiasi tentang skema reformasi pajak internasional yang dilakukan oleh OECD/G20.
Menkeu Estonia Keit Pentus-Rosimannus menggelar pertemuan dengan Mendag AS Gina Raimondo dan Sekjen OECD Mathias Cormann pada pekan ini. Topik pembahasan fokus pada proposal konsensus pajak internasional.
Pentus-Rosimannus mengungkapkan pemerintah negaranya mendukung penuh upaya konsensus dengan kebijakan pajak digital. Namun, opsi pajak minimum global tidak sejalan dengan regulasi PPh badan Estonia yang tidak mengenakan pajak atas laba ditahan dan kemudian diinvestasikan kembali.
"Sistem kami tidak dirancang untuk mempromosikan penghindaran pajak. Oleh karena itu, kami berharap OECD menerima beberapa modifikasi. Negosiasi sedang berlangsung saat ini," katanya dikutip pada Jumat (10/9/2021).
Menkeu menuturkan sistem perpajakan yang Estonia anut mengutamakan efisiensi bagi pelaku usaha dan administrasi pajak. Hal tersebut dapat terlihat dari persentase PPh badan terhadap PDB nasional yang sejajar dengan negara seperti Jerman dan Prancis.
Pentus-Rosimannus mengungkapkan Estonia memiliki komitmen untuk ambil bagian dalam proses konsensus pajak internasional. Namun, kesepakatan tersebut harus ikut mengakomodasi sistem PPh badan yang ramah terhadap investasi.
Dia menjelaskan proposal konsensus yang rilis pada Juli 2021 tidak sepenuhnya dapat diterima Estonia. Opsi pajak minimum global akan memberikan dampak negatif bagi sistem ekonomi skala kecil seperti Estonia.
"Kami berharap pada Oktober kami dapat menyelesaikan masalah tersebut, dengan ikut memperhatikan kepentingan Estonia juga," ungkapnya seperti dilansir err.ee. (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.