PROVINSI SUMATERA BARAT

Mudahkan Wajib Pajak, Pemprov Buka Layanan Samsat di Tempat Wisata

Dian Kurniati | Jumat, 10 Juni 2022 | 14:30 WIB
Mudahkan Wajib Pajak, Pemprov Buka Layanan Samsat di Tempat Wisata

Ilustrasi.

PADANG, DDTCNews – Pemprov Sumatera Barat (Sumbar) mulai mengoperasikan pelayanan Samsat wisata dan Samsat terminal di Kota Bukittinggi.

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan inovasi itu diperlukan agar masyarakat dapat lebih mudah menjangkau pelayanan pajak daerah. Melalui inovasi tersebut, ia berharap kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

"Makin banyak inovasi pembayaran pajak, baik online maupun offline, semakin mudah masyarakat membayarkan pajak kendaraannya," katanya, dikutip pada Jumat (10/6/2022).

Baca Juga:
PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Mahyeldi menuturkan inovasi pelayanan Samsat wisata dan Samsat terminal digawangi Bapenda Provinsi Sumbar bersama Polri, Jasa Raharja, dan Bank Nagari. Inovasi tersebut juga dapat diikuti oleh Samsat di kabupaten/kota lainnya di Sumbar.

Dia menjelaskan pajak yang dibayarkan masyarakat memiliki peranan penting untuk pembangunan Sumbar. Selain itu, pengumpulan pajak daerah juga memengaruhi nominal dana bagi hasil (DBH) yang disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Mahyeldi menyebut pemprov hanya akan menyalurkan DBH kepada pemda yang sudah memenuhi persyaratan. Melalui Pergub 11/2018, diatur salah satu syarat pencairan DBH, yaitu daerah telah membayar pajak kendaraan bermotor atas kendaraan dinas minimum 90%.

Baca Juga:
Ada Coretax, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bakal Jadi Satu Rangkaian

Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar Supardi mendukung inovasi pelayanan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Menurutnya, pajak daerah berkontribusi hampir 90% pada pendapatan asli daerah (PAD).

Oleh karena itu, sambungnya, penerimaan pajak perlu terus ditingkatkan untuk membiayai berbagai belanja infrastruktur daerah yang kebutuhannya terus meningkat setiap tahun.

"Diharapkan kepada personel pemerintah provinsi yang mengelola pendapatan dari pajak daerah dapat meningkatkan sinerginya dengan kabupaten/kota agar perolehan pajak dapat maksimal," ujarnya seperti dilansir langgam.id. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:30 WIB KPP MADYA DUA BANDUNG

Ada Coretax, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bakal Jadi Satu Rangkaian

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?