KEBIJAKAN EKONOMI

Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia, Ini Respons Pemerintah

Dian Kurniati | Jumat, 19 April 2024 | 13:44 WIB
Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia, Ini Respons Pemerintah

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

JAKARTA, DDTCNews - Lembaga Pemeringkat Moody’s kembali mempertahankan Sovereign Credit Rating (SCR) Indonesia pada peringkat Baa2—satu tingkat di atas investment grade—dengan outlook stabil pada 16 April 2024.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan peringkat Baa2 dengan outlook stabil menjadi bentuk pengakuan Moody's terhadap kinerja ekonomi Indonesia. Menurutnya, Indonesia termasuk negara dengan stabilitas ekonomi yang terjaga di tengah berbagai ketidakpastian global.

"Faktor ketidakpastian itu sudah dimasukkan dalam pertimbangan mereka," katanya, dikutip pada Jumat (19/4/2024).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Moody's memproyeksikan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap berada pada level rata-rata 5% pada 2024-2025. Rata-rata pertumbuhan ekonomi itu lebih tinggi ketimbang negara-negara lain yang berada pada peringkat Baa, yaitu sebesar 3%.

Perkiraan pertumbuhan ekonomi yang kuat tersebut utamanya didukung oleh keberhasilan berbagai reformasi struktural yang diarahkan untuk perbaikan iklim investasi sehingga berdampak terhadap peningkatan investasi asing, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekspor, dan peningkatan penerimaan negara.

Di sektor eksternal, Moody's memandang daya tahan sektor eksternal tetap terjaga, tecermin dari surplus neraca perdagangan yang meningkat. Implementasi kebijakan hilirisasi juga diyakini menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi kenaikan ekspor komoditas.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Perkembangan tersebut pada gilirannya mampu meningkatkan cadangan devisa hingga menjadi US$140,4 miliar atau setara dengan 6,4 bulan impor pada akhir Maret 2024.

Sementara itu, Kabiro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian keuangan Deni Surjantoro menyebut Moody’s juga mengapresiasi komitmen Indonesia dalam menjaga defisit fiskal di bawah 3% dari PDB.

"Pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemulihan ekonomi terjaga melalui APBN yang solid, percepatan reformasi struktural, dan kerja sama antar lembaga untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan," ujarnya.

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Deni menuturkan kebijakan Indonesia mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar dengan menjaga utang valas tetap proporsional juga disambut baik oleh Moody’s karena berdampak positif pada stabilitas keuangan negara.

Selain itu, Moody's memandang Indonesia masih memiliki ruang yang cukup untuk optimalisasi basis penerimaan negara.

Senada, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memandang afirmasi rating Indonesia pada peringkat Baa2 dengan outlook stabil menjadi bentuk kepercayaan dunia internasional atas stabilitas makroekonomi yang terjaga dan prospek ekonomi jangka menengah Indonesia yang positif.

Baca Juga:
Pemerintah Pusat Bakal Asistensi Pemda Terbitkan Obligasi Daerah

Kepercayaan dunia internasional tersebut juga didukung oleh kredibilitas kebijakan dan sinergi bauran kebijakan yang kuat antara pemerintah dan BI di tengah ketidakpastian ekonomi global yang meningkat.

"Ke depan, BI akan terus mencermati perkembangan ekonomi dan keuangan global dan domestik, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," tuturnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja