Merespons Virus Corona, Australia Desak G20 Perkuat Perdagangan Bebas

CANBERRA, DDTCNews – Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg akan mendesak negara-negara G20 untuk menjaga perekonomian dunia di tengah wabah virus Corona dengan menggencarkan perdagangan bebas lintas negara. Desakan akan disampaikan pada pertemuan G20 di Riyadh.

Frydenberg mengatakan ke-20 negara terbesar dunia harus aktif menjaga momentum perekonomian global saat beberapa lembaga ekonomi mulai memperingatkan dampak buruk virus Corona dan merevisi proyeksi pertumbuhan ekonominya.

“Saya akan memastikan kepentingan ekonomi Australia dilindungi dan kesuksesan kami diakui, sambil menegaskan kembali komitmen kami terhadap sistem perdagangan yang terbuka, bebas, berdasarkan aturan, untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, lebih banyak pekerjaan, dan investasi yang lebih besar," katanya, dikutip Sabtu (22/2/2020).

Frydenberg menambahkan penguatan perdagangan bebas juga perlu dilakukan setelah Amerika Serikat (AS)—China sepakat untuk melakukan ‘gencatan senjata’ dari perseteruan dua tahun terakhir. Menurutnya, semua negara akan diuntungkan jika kegiatan perdagangan bebas kembali pulih, meski ada wabah virus Corona.

Menurut Frydenberg, isu Corona akan menjadi salah satu topik utama yang akan dibahas oleh para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank G20. Dia berencana menyampaikan gagasannya tentang perdagangan bebas tersebut di depan para peserta pertemuan.

Frydenberg belum bisa menentukan dampak virus terhadap perekonomian Australia. Meski demikian, sektor yang akan terpukul misalnya pariwisata, pendidikan, dan ritel.

Isu lain yang akan dibahas dalam pertemuan G20 yakni tentang tantangan pajak yang timbul dari digitalisasi. Beberapa negara telah berupaya mengenakan pajak pada layanan digital, meski kemudian direspons dengan ancaman pembalasan dari AS.

Dilansir The Sydney Morning Herald, Frydenberg juga akan melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan menteri keuangan sesama anggota G20 di Riyadh. Mereka di antaranya Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani, dan Menteri Keuangan Kanada Bill Morneau. (kaw)