SERBA-SERBI HARI PAJAK 2023

Merayakan Hari Pajak, Seperti Apa Sih di Negara Lain?

Redaksi DDTCNews | Jumat, 14 Juli 2023 | 10:00 WIB
Merayakan Hari Pajak, Seperti Apa Sih di Negara Lain?

Ilustrasi.

HUBUNGAN yang kuat dan harmonis dengan pembayar pajak menjadi tujuan utama yang dicita-citakan banyak otoritas pajak di berbagai yurisdiksi. Segala cara dilakukan oleh otoritas pajak. Salah satunya ialah dengan merayakan Hari Pajak Nasional.

Di Indonesia, Hari Pajak jatuh pada tanggal 14 Juli. Perayaan Hari Pajak dilakukan pertama kalinya pada tahun 2018 berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-313/PJ/2017 tentang Penetapan Hari Pajak. Pada tanggal tersebut, DJP biasanya menggelar banyak kegiatan.

Contoh, menggelar kegiatan olahraga seperti kompetisi voli. Kemudian, menggelar kegiatan sosial seperti donor darah. Ada juga kegiatan seni dan lain sebagainya seperti pameran lukisan dan foto, serta lomba menulis.

Baca Juga:
Tarif Pajak Dipangkas, Kemenkeu Harap Masyarakat Mau Investasi di SBN

Merayakan Hari Pajak ternyata tak hanya terjadi di Indonesia. Negara-negara lain pun menggelar Hari Pajak atau event-event sejenisnya, misalnya Rwanda, Turki, dan Bangladesh. Kegiatan yang diadakan otoritas pajak di 3 yurisdiksi itu pun kurang lebih sama.

Lantas, seperti apa kegiatan yang diadakan otoritas pajak di 3 yurisdiksi tersebut dalam merayakan Hari Pajak?

  1. Rwanda
    Hari Pajak (Taxpayers Day) merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahun di penjuru Rwanda. Tiap tanggal 19 Oktober, Presiden Republik Rwanda selalu hadir untuk mengikuti kegiatan nasional tersebut.

    Kehadiran presiden dalam rangkaian kegiatan Hari Pajak itu menegaskan pentingnya peran pajak dalam pembangunan nasional, sekaligus mendorong kembali kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap otoritas pajak.

    Dalam kegiatan tersebut, presiden bahkan secara khusus memberikan penghargaan kepada pembayar pajak yang patuh membayar pajak. Mulai dari wajib pajak berpenghasilan tinggi hingga wajib pajak dengan skala usaha UMKM.

    Otoritas pajak juga menggelar sejumlah kegiatan sosial, termasuk berdiskusi dengan para pembayar pajak dan pemangku kepentingan (stakeholder). Masukan dari stakeholder itu lalu akan menjadi pertimbangan otoritas untuk memperbaiki pelayanan.

    Tak hanya itu, otoritas pajak juga mengadakan kunjungan ke sekolah menengah atas (SMA) dan universitas. Dalam kesempatan tersebut, mereka memberikan edukasi banyak hal terkait dengan perpajakan selama 2 jam.

    Mulai dari bagaimana negara membelanjakan penerimaan pajak. Lalu, manfaat pajak bagi murid, dan lain sebagainya. Otoritas juga mengadakan lomba menulis bagi murid. Pemenang nantinya berkesempatan untuk magang di kantor pajak.
  2. Turki
    Tak seperti Rwanda, kegiatan Hari Pajak di Turki diadakan selama sepekan (Turkey’s Tax Week). Kegiatan rutin tahunan yang dilakukan tiap akhir pekan Februari ini diadakan untuk meningkatkan kesadaran pajak masyarakat.

    Dalam pekan tersebut, otoritas gencar mengampanyekan masyarakat untuk membayar pajak dan membantu negara untuk mengatasi ekonomi informal. Sebanyak 500 pegawai pajak diterjunkan dalam pekan pajak tersebut.

    Setidaknya, terdapat 5 kegiatan yang dilakukan petugas pajak dalam pekan pajak tersebut. Pertama, mengunjungi pembayar pajak secara langsung untuk meminta masukan. Kedua, mengunjungi civil society organisations (CSO) untuk meminta masukan.

    Ketiga, membuka stan di kampus yang menyediakan informasi perihal kesadaran pajak, bahayanya pekerjaan di ekonomi informal, peluang kerja di bidang perpajakan, dan lain sebagainya.

    Keempat, mengadakan seminar di kampus. Terakhir, memasang poster atau spanduk tentang kesadaran pajak di tempat-tempat publik sehingga dapat mudah dilihat oleh masyarakat, termasuk anak kecil.
  3. Bangladesh
    Setiap tanggal 30 November, otoritas pajak Bangladesh merayakan Hari Pajak atau National Income Tax Day. Dalam perayaan Hari Pajak, otoritas menggelar Tax Fair di seluruh penjuru Bangladesh.

    Dalam penyelenggaraan Tax Fair tersebut, otoritas pajak menggandeng banyak mitra. Mulai dari media, sekolah, kampus, CSO, asosiasi konsultan pajak, sampai dengan kementerian dan lembaga.

    Dari Tax Fair tersebut, pembayar pajak mendapatkan layanan pajak eksklusif dari pejabat pajak secara gratis, termasuk informasi cara mengajukan restitusi pajak, dan memberikan asistensi dalam menghitung kewajiban pajak.

    Pembayar pajak juga bisa mendapatkan brosur-brosur berisikan informasi perpajakan di Tax Fair tersebut. Informasi yang diberikan bahkan ada yang dalam bentuk audio visual. Selain itu, wajib pajak baru juga bisa mengambil NPWP secara langsung di tempat.

    Kemudian, otoritas pajak juga memberikan penghargaan kepada pembayar pajak di wilayah masing-masing. Penghargaan diberikan kepada para wajib pajak patuh. Dalam gelaran Tax Fair 2018, otoritas pajak disebut-sebut menghabiskan dana hingga US$1,7 juta.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pemerintah Pusat Bakal Asistensi Pemda Terbitkan Obligasi Daerah

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB LITERATUR PAJAK

Perkaya Pengetahuan Pajak, Baca 11 e-Books Ini di Perpajakan DDTC

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Prabowo Kembali Lantik Pejabat Negara, Ada Raffi Ahmad dan Gus Miftah

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS LOGISTIK

Kinerja Dwelling Time dalam 1 Dekade Terakhir