DDTC PODTAX

Meningkatkan Kepatuhan Pajak melalui Transparansi Beneficial Ownership

Redaksi DDTCNews | Rabu, 14 Oktober 2020 | 18:15 WIB
Meningkatkan Kepatuhan Pajak melalui Transparansi Beneficial Ownership

TRANSPARANSI mengenai pemilik manfaat (beneficial owner/BO) dari suatu korporasi sudah dimulai sejak keluarnya Perpres 13/2018. Transparansi BO ini sejalan dengan rekomendasi Financial Action Task Force (FATF).

Berdasarkan data Kementerian Hukum dan HAM, hingga 4 Desember 2019, data pelaporan pemilik manfaat sudah mencapai angka 32.756 untuk kategori perseroan terbatas, 3.691 untuk yayasan, dan 2.179 untuk perkumpulan.

Transparansi BO dari korporasi menjadi bagian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Transparansi BO juga penting dalam upaya pencegahan penghindaran pajak.

Baca Juga:
Kota Bogor Bakal Pakai Opsen Pajak untuk Subsidi Biskita Transpakuan

Dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, transparansi BO juga disebut-sebut menjadi aspek yang tidak kalah penting. Dalam konteks hukum, transparansi BO sejatinya memberikan efek positif bagi sebuah perusahaan karena menunjukkan adanya itikad baik.

Untuk membahas topik ini, pada episode ke-14 DDTC PodTax kali ini, Lenida Ayumi ngobrol dengan Ketua Tim Penyusun Perpres 13/2018 yang saat ini menjabat sebagai Ketua Sekolah STH Indonesia Jentera Yunus Husein. Penasaran? Selengkapnya di DDTC PodTax!

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP