DDTC PODTAX

Meningkatkan Kepatuhan Pajak melalui Transparansi Beneficial Ownership

Redaksi DDTCNews | Rabu, 14 Oktober 2020 | 18:15 WIB
Meningkatkan Kepatuhan Pajak melalui Transparansi Beneficial Ownership

TRANSPARANSI mengenai pemilik manfaat (beneficial owner/BO) dari suatu korporasi sudah dimulai sejak keluarnya Perpres 13/2018. Transparansi BO ini sejalan dengan rekomendasi Financial Action Task Force (FATF).

Berdasarkan data Kementerian Hukum dan HAM, hingga 4 Desember 2019, data pelaporan pemilik manfaat sudah mencapai angka 32.756 untuk kategori perseroan terbatas, 3.691 untuk yayasan, dan 2.179 untuk perkumpulan.

Transparansi BO dari korporasi menjadi bagian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Transparansi BO juga penting dalam upaya pencegahan penghindaran pajak.

Baca Juga:
HJE Naik Tahun Depan, Perusahaan Rokok Borong Pita Cukai Akhir Tahun

Dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, transparansi BO juga disebut-sebut menjadi aspek yang tidak kalah penting. Dalam konteks hukum, transparansi BO sejatinya memberikan efek positif bagi sebuah perusahaan karena menunjukkan adanya itikad baik.

Untuk membahas topik ini, pada episode ke-14 DDTC PodTax kali ini, Lenida Ayumi ngobrol dengan Ketua Tim Penyusun Perpres 13/2018 yang saat ini menjabat sebagai Ketua Sekolah STH Indonesia Jentera Yunus Husein. Penasaran? Selengkapnya di DDTC PodTax!

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Sabtu, 21 Desember 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN 12%, Airlangga: Kenaikan Penerimaan Pajak Bantu Asta Cita Presiden

Jumat, 20 Desember 2024 | 10:00 WIB TAX CENTER UNIAS - KPP PRATAMA SIBOLGA

Layanan Pajak Bisa Dimonitor Realtime, Coretax Pangkas Biaya Kepatuhan

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra