SURAT DARI KELAPA GADING

Mengawal Agenda Reformasi Perpajakan Nasional

Redaksi DDTCNews | Senin, 20 November 2017 | 21:05 WIB
Mengawal Agenda Reformasi Perpajakan Nasional

TIDAK terasa, satu tahun telah terlampaui sejak DDTCNews resmi diluncurkan pada Juni 2016 lalu. Dengan umur yang masih belia, ternyata kami mendapat sambutan positif dari masyarakat. Capaian yang berada di luar ekspektasi tersebut dapat diamati dari berbagai indikator yang bisa dikuantifisir.

Penjelasan yang masuk akal dari kinerja ini adalah: visi-misi DDTCNews ternyata ‘klop’ dengan ekspektasi publik. Sekadar pengingat, tiga misi yang diemban oleh DDTCNews di antaranya: (i) mengurangi asimetri informasi; (ii) memberikan kontribusi dalam proses perumusan sistem perpajakan yang seimbang; serta (iii) meningkatkan literasi perpajakan.

Oleh sebab itu, keberhasilan dari DDTCNews tidaklah semata-mata berorientasi pada angka hits, traffic, ataupun segala ranking pemeringkat situs. Terbangunnya masyarakat melek pajak dan sistem perpajakan yang lebih baik adalah tempat bermuaranya segala jerih payah kami.

Baca Juga:
11 Barang Kebutuhan Pokok Bebas PPN Indonesia

Melihat ke Belakang

DDTCNews merupakan suatu inisiatif strategis di tengah kosongnya kehadiran portal berita pajak dengan ciri: komprehensif, mendalam, up to date, profesionalisme, mengacu pada kaidah jurnalistik, serta tidak memihak selain pada keilmuan. Nilai-nilai tersebut lalu tercermin dalam berbagai kolom yang kami tawarkan.

Sejak berdiri, lebih dari 11.000 artikel telah kami sajikan. Lantas, apa yang bisa dipelajari dari perilaku pembaca?

Baca Juga:
Bertemu Menkeu Arab Saudi, Sri Mulyani Bahas Reformasi Perpajakan

Kanal berita, sebagai core dari situs DDTCNews, kian menjadi rujukan penting. Kolom ‘berita pajak hari ini’ sepertinya sudah menjadi menu wajib sarapan pagi. Keharusan adanya nilai tambah dalam setiap berita yang kami sajikan, agaknya telah diidentifikasi dan menjadi keunggulan dibanding situs-situs media online lainnya. Minat pembaca pun tak melulu mengenai pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Ini ditandai dengan peningkatan jumlah pembaca berita internasional dan daerah.

Secara umum, kami juga gembira bahwa seluruh kolom DDTCNews di luar kanal berita memiliki penggemar. Dari kolom yang lumayan berat hingga ringan. Pilihan kanal di bawah payung kanal review, fokus, literasi, data & alat, hingga komunitas ternyata seringkali dicari. Beberapa artikel atau infografis bahkan kerap dibagikan di linimasa para pembaca.

Hal ini menandakan bahwa pembaca berita pajak di Indonesia ingin asupan informasi yang bersifat edukatif. Publik ingin mengetahui lebih banyak, lebih dalam, dan lebih luas.

Baca Juga:
Menkeu Thailand Usulkan Tarif PPN Dinaikkan dan PPh Dipangkas

Harus diakui, peran tax amnesty sebagai momentum pencarian informasi pajak agaknya memberikan daya dorong bagi DDTCNews. Walau demikian, setelah periode ketiga tax amnesty usai, kerja kami dalam mencapai misi DDTCNews justru tidak menjadi kendur. Tudingan bahwa DDTCNews adalah situs berita musiman apalagi hanya teman minum kopi diskusi tax amnesty, menjadi terbantahkan.

Kami yakin bahwa di umurnya yang singkat ini, keberhasilan DDTCNews masih bisa dipertanyakan. Waktulah yang akan menempa. Akan tetapi, kami memiliki racikan awal yang pas dan menancapkan standar baru mengenai wajah ideal portal media perpajakan. Dengan demikian, kami bisa berjalan dengan kepala tegak dalam menyongsong tantangan ke depan.

Melihat ke Depan

Baca Juga:
Mahasiswa Jangan Ketinggalan Update Soal Reformasi Pajak Internasional

Kami bersyukur, tapi tidak berpuas diri. Selama beberapa bulan terakhir kami mencoba memetakan kelemahan dan kelebihan DDTCNews. Evaluasi tersebut kami jadikan resep perubahan untuk pengembangan dari berbagai sisi.

Mulai dari perbaikan tampilan dengan membuat desain baru, perbaikan kualitas dan kuantitas konten, hingga pergeseran kanal dan navigasi guna memudahkan serta meningkatkan keterbacaan baik pada versi desktop maupun mobile.

Untuk mewujudkan DDTCNews sebagai portal berita pajak yang lengkap, kami akan mengintegrasikan konten DDTCNews dengan konteks peraturan perpajakan, perkembangan riset-riset pajak, hingga literatur yang dirasa relevan.

Baca Juga:
Berikut Ini Masukan Peserta Debat Pajak soal PPN 12%

Tak hanya itu, untuk membuka cakrawala pajak dengan sudut pandang yang lebih luas, keterlibatan para pemangku kepentingan di bidang pajak akan terus ditingkatkan dalam sajian berita maupun artikel. Kami sadar bahwa mendengar pembaca adalah kunci sukses dan kami tidak boleh hanya duduk di menara gading.

Mengawal Agenda Reformasi Pajak

Di tengah perubahan lanskap ekonomi dan pajak yang drastis, pemerintah mengagendakan adanya reformasi pajak nasional 2017-2020. Reformasi pajak yang terdiri dari lima pilar utama ini jelas akan menentukan wajah sistem pajak Indonesia di tahun yang akan datang.

Baca Juga:
Kenali Kanal Coretax DDTCNews, Ini Fitur-Fitur yang Tersedia

Menurut Cottarelli (2012), terdapat enam pelajaran penting dari berbagai reformasi pajak yang dilakukan di banyak negara. Satu yang utama adalah: pentingnya penerimaan publik. Tanpa adanya persetujuan dari masyarakat dalam proses yang transparan, reformasi pajak justru akan menciptakan kegaduhan dan kegagalan.

Dalam hal ini, DDTCNews bertekad untuk menjadi media yang mengawal agenda reformasi pajak. Setidaknya, ini berarti tiga hal. Pertama, memberikan informasi yang komprehensif dan mendalam mengenai segala perkembangan reformasi pajak. Kedua, menyajikan suatu pemikiran-pemikiran alternatif yang bertujuan untuk menciptakan sistem pajak yang seimbang. Terakhir, DDTCNews diharapkan menjadi wadah dan simpul interaksi antara negara dan masyarakat. Semoga!

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 20 Desember 2024 | 16:53 WIB INFOGRAFIS PAJAK

11 Barang Kebutuhan Pokok Bebas PPN Indonesia

Minggu, 08 Desember 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bertemu Menkeu Arab Saudi, Sri Mulyani Bahas Reformasi Perpajakan

Minggu, 08 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Menkeu Thailand Usulkan Tarif PPN Dinaikkan dan PPh Dipangkas

Jumat, 06 Desember 2024 | 14:21 WIB UNIVERSITAS BUNDA MULIA

Mahasiswa Jangan Ketinggalan Update Soal Reformasi Pajak Internasional

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra