RENSTRA DJP 2020-2024

Mau Tahu Rencana Strategis DJP pada 2020-2024? Download di Sini

Redaksi DDTCNews | Kamis, 17 September 2020 | 14:33 WIB
Mau Tahu Rencana Strategis DJP pada 2020-2024? Download di Sini

Ilustrasi. Gedung DJP. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) telah menyusun rencana strategis (Renstra) untuk periode 2020—2024.

Renstra DJP 2020—2024 dimuat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-389/PJ/2020. Terbitnya beleid ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 77/PMK.01/2020.

“Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020—2024 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah … sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini,” demikian bunyi diktum pertama beleid itu.

Baca Juga:
Coretax Diterapkan 1 Januari 2025, PKP Perlu Ajukan Sertel Baru

Renstra DJP disusun dengan berpedoman pada beberapa aturan. Pertama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kedua, Renstra Kementerian Keuangan 2020—2024 (PMK 77/2020). Ketiga, sistematika penulisan Renstra Unit Organisasi (SE Menkeu No.SE-28/MK.1/2020).

Renstra DJP 2020—2024 terdiri atas pertama, pendahuluan. Kedua, visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Ketiga, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan. Keempat, target kinerja dan kerangka pendanaan. Kelima, penutup.

Renstra DJP disusun sebagai acuan untuk periode 5 tahun untuk penyusunan peta strategi DJP, rencana kerja DJP, dan rencana strategis unit organisasi di lingkungan DJP. Seluruh unit organisasi eselon II di lingkungan Kantor Pusat DJP harus menyusun Renstra 2020—2024.

Baca Juga:
Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Renstra unit tersebut ditetapkan melalui keputusan direktur jenderal pajak yang ditandatangani oleh pimpinan unit eselon II paling lambat satu bulan setelah Renstra DJP 2020-2024 ditetapkan dan disampaikan kepada unit terkait perencanaan strategis dan sekjen Kemenkeu.

Renstra DJP dan unit eselon II dapat diubah dalam dua kondisi. Pertama, jika terdapat peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan perubahan Renstra unit eselon I dan/atau unit eselon II DJP. Kedua, jika ada perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi unit eselon I dan/atau unit eselon II DJP.

Perubahan Renstra unit eselon I ditetapkan direktur jenderal pajak. Sementara itu, perubahan Renstra unit eselon II ditetapkan oleh pimpinan unit berkenaan untuk dan atas nama direktur jenderal pajak. KEP-389/PJ/2020 berlaku mulai 31 Agustus 2020.

“Diperlukan komitmen seluruh stakeholder Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka melaksanakan seluruh amanah dalam dokumen Renstra ini, sehingga penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan dapat terwujud,” demikian bunyi penggalan Bab Penutup dalam dokumen Renstra DJP Tahun 2020—2024. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 27 Desember 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Coretax Diterapkan 1 Januari 2025, PKP Perlu Ajukan Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Maret 2024: Pemerintah Rilis Ketentuan Baru terkait Akuntansi Koperasi