PRANCIS

Mantan Kepala FTA Sebut Konsensus Global Pajak Digital Sulit Tercapai

Muhamad Wildan | Senin, 10 Agustus 2020 | 16:32 WIB
Mantan Kepala FTA Sebut Konsensus Global Pajak Digital Sulit Tercapai

Ilustrasi.

PARIS, DDTCNews—Konsensus global atas proposal pemajakan atas ekonomi digital atau Pillar 1: Unified Approach dan Pillar 2: Global Anti-Base Erosion (GloBE) diprediksi bakal tidak sepenuhnya tercapai tahun ini.

Hal itu disampaikan Mantan Kepala Forum on Tax Administration (FTA) Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Hans Cristian Holte. Menurutnya, saat ini negara lebih fokus menangani pandemi virus Corona.

"Dinamika yang terjadi saat ini membuat proses untuk mencapai konsensus global tertahan. Saya ragu negara anggota Inclusive Framework bisa mencapai kesepakatan secara penuh pada 2020," ujar Holte dilansir dari Tax Notes International, Senin (10/8/2020).

Baca Juga:
Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Namun demikian, Holtem menilai yurisdiksi atau negara-negara akan kehilangan momentum reformasi perpajakan internasional apabila kedua proposal tersebut tidak disepakati.

Dia menilai sangat penting bagi otoritas pajak untuk memberikan input kepada pemerintah mengenai skema pajak seperti apa yang mungkin untuk diadministrasikan dan bisa diimplementasikan oleh otoritas.

Meski pelaku perpajakan cenderung menjadi observer dalam negosiasi politik konsensus perpajakan global, Holtem menilai otoritas pajak perlu memperingatkan risiko-risiko yang muncul apabila konsensus global tidak tercapai.

Baca Juga:
Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Seperti diketahui, OECD menargetkan konsensus global atas kedua proposal yang diusung bisa dicapai pada akhir 2020. Namun, hingga saat ini negosiasi masih terhambat perbedaan-perbedaan yang muncul dari negara-negara anggota Inclusive Framework.

Contoh, Amerika Serikat termasuk pihak yang menentang keras proposal Pillar 1 dari OECD dan mengusulkan adanya safe harbour approach. AS tercatat mengusulkan adanya penundaan negosiasi Pillar 1 pada Juni lalu.

Terkait dengan Pillar 2, masih terdapat beberapa negara yang menginginkan agar klausul-klausul dalam Pillar 2 dipecah dalam beberapa pilar, tidak dalam satu pilar.

Saat ini, 137 negara anggota Inclusive Framework akan bertemu dan menyepakati suatu konsensus politik atas kedua proposal pada Oktober. Namun, masih belum dapat dipastikan kesepakatan politik apa yang akan dicapai pada pertemuan tersebut. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP