Makan Siang Gratis Butuh Rp71 Triliun, DPR Pastikan Tak Bebani Fiskal

JAKARTA, DDTCNews - Badan Anggaran (Banggar) DPR berpandangan program makan siang gratis yang diusung oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto tidak akan membebani APBN 2025.

Pasalnya, program tersebut membutuhkan anggaran hanya senilai Rp71 triliun. Nominal tersebut jauh rendah bila dibandingkan dengan program-program lainnya seperti subsidi dan kompensasi BBM hingga bantuan sosial (bansos).

"Menurut saya [anggaran Rp71 triliun] masih make sense dan tidak mengganggu fiskal kita," ujar Ketua Banggar DPR Said Abdullah, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Meski demikian, Said meminta pemerintah untuk menjabarkan kementerian atau lembaga (K/L) mana saja yang bertanggung jawab menjelaskan sekaligus melaksanakan program makan siang gratis pada tahun depan.

"Persoalannya tinggal kementerian mana [yang akan menjelaskan]? Apakah Kemensos? Apakah itu Kementerian Pendidikan? Apakah itu Kementerian Kesehatan? Itu kewenangan pemerintah," ujar Said.

Untuk diketahui, anggaran makan siang gratis senilai Rp71 triliun telah disepakati oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran untuk dimasukkan ke dalam APBN 2025.

Pemerintah saat ini dan tim yang mewakili pihak Prabowo sepakat bahwa program makan siang gratis akan dilaksanakan secara bertahap dengan perencanaan yang matang serta akan terus dievaluasi setiap tahunnya. Adapun pada tahun pertamanya program makan siang gratis akan diprioritaskan di daerah-daerah yang membutuhkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengatakan masuknya program makan siang gratis tidak akan menambah total defisit APBN 2025. Defisit tetap ditargetkan sebesar 2,29% hingga 2,82% dari PDB.

"Angka Rp71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29% hingga 2,82%. Angka Rp71 triliun itu bukan merupakan on top di atas itu, tetapi sudah di dalamnya," ujar Sri Mulyani. (sap)