KEBIJAKAN PEMERINTAH

Makan Siang Gratis Butuh Rp71 Triliun, Dijamin Tak Potong Dana BOS

Muhamad Wildan | Senin, 02 September 2024 | 17:17 WIB
Makan Siang Gratis Butuh Rp71 Triliun, Dijamin Tak Potong Dana BOS

Menkeri Keuangan Sri Mulyani.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan anggaran program makan siang gratis, kini bernama makan bergizi gratis (MBG), senilai Rp71 triliun tidak diambil dari anggaran pendidikan.

Menurut Sri Mulyani, tidak ada sepeserpun anggaran pendidikan yang dipangkas dalam rangka mendukung pelaksanaan program andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto tersebut.

"Saya ingin yakinkan kepada Bapak dan Ibu itu Rp71 triliun diambil dari mana? Tidak diambil dari mana-mana, itu on-top. Jadi, bantuan operasional sekolah (BOS) tidak diubah, sama persis dengan yang selama ini kita gunakan," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi IV DPD, Senin (2/9/2024).

Baca Juga:
Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

Lebih lanjut, tidak ada satupun dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) yang dipotong demi mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis.

"Kami dalam mendesain anggaran pendidikan yang Rp722 triliun itu fokusnya ke anak didik, lokasi didik, tenaga pendidikan, dan juga terhadap prasarana dan sarananya, yaitu sekolahnya dan lain-lain," ujar Sri Mulyani.

Seperti diketahui, anggaran program makan bergizi gratis senilai Rp71 triliun pada tahun depan tidak hanya digunakan untuk membeli makanan bagi siswa. Anggaran tersebut juga digunakan untuk membiayai distribusi makanan serta operasional lembaga yang mengeksekusi program tersebut, yakni Badan Gizi Nasional.

Baca Juga:
Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas, Prabowo: Bisa Hemat Rp20 Triliun

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) 83/2024, Badan Gizi Nasional hanya memiliki 1 tugas spesifik, yakni melaksanakan pemenuhan gizi nasional.

Pemenuhan gizi nasional dilaksanakan atas peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren.

Tak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, program makan bergizi gratis juga diyakini menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1% dan menyerap sekitar 820.000 tenaga kerja di daerah. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Januari 2025 | 08:52 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

Kamis, 23 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas, Prabowo: Bisa Hemat Rp20 Triliun

Rabu, 22 Januari 2025 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prabowo Alokasikan Anggaran Rp48,8 Triliun untuk IKN pada 2025 - 2029

BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:10 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Jumat, 24 Januari 2025 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pajak Minimum Global Bikin Iklim Investasi Lebih Sehat

Jumat, 24 Januari 2025 | 15:30 WIB PROFIL PERPAJAKAN KONGO

Seputar Aturan Perpajakan Kongo, PPN-nya Pakai Skema Multi-Tarif

Jumat, 24 Januari 2025 | 14:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Hadiri Acara WEF, Trump Tawarkan Tarif Pajak 15 Persen untuk Investor