KEBIJAKAN PEMERINTAH

Makan Siang Gratis Butuh Rp71 Triliun, Dijamin Tak Potong Dana BOS

Muhamad Wildan | Senin, 02 September 2024 | 17:17 WIB
Makan Siang Gratis Butuh Rp71 Triliun, Dijamin Tak Potong Dana BOS

Menkeri Keuangan Sri Mulyani.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan anggaran program makan siang gratis, kini bernama makan bergizi gratis (MBG), senilai Rp71 triliun tidak diambil dari anggaran pendidikan.

Menurut Sri Mulyani, tidak ada sepeserpun anggaran pendidikan yang dipangkas dalam rangka mendukung pelaksanaan program andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto tersebut.

"Saya ingin yakinkan kepada Bapak dan Ibu itu Rp71 triliun diambil dari mana? Tidak diambil dari mana-mana, itu on-top. Jadi, bantuan operasional sekolah (BOS) tidak diubah, sama persis dengan yang selama ini kita gunakan," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi IV DPD, Senin (2/9/2024).

Baca Juga:
PPN 12%, Airlangga: Kenaikan Penerimaan Pajak Bantu Asta Cita Presiden

Lebih lanjut, tidak ada satupun dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) yang dipotong demi mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis.

"Kami dalam mendesain anggaran pendidikan yang Rp722 triliun itu fokusnya ke anak didik, lokasi didik, tenaga pendidikan, dan juga terhadap prasarana dan sarananya, yaitu sekolahnya dan lain-lain," ujar Sri Mulyani.

Seperti diketahui, anggaran program makan bergizi gratis senilai Rp71 triliun pada tahun depan tidak hanya digunakan untuk membeli makanan bagi siswa. Anggaran tersebut juga digunakan untuk membiayai distribusi makanan serta operasional lembaga yang mengeksekusi program tersebut, yakni Badan Gizi Nasional.

Baca Juga:
Ibu-Ibu Ramai Daftar NPWP, Ternyata Syarat Tender Makan Siang Gratis

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) 83/2024, Badan Gizi Nasional hanya memiliki 1 tugas spesifik, yakni melaksanakan pemenuhan gizi nasional.

Pemenuhan gizi nasional dilaksanakan atas peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren.

Tak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, program makan bergizi gratis juga diyakini menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1% dan menyerap sekitar 820.000 tenaga kerja di daerah. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 21 Desember 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN 12%, Airlangga: Kenaikan Penerimaan Pajak Bantu Asta Cita Presiden

Kamis, 19 Desember 2024 | 19:30 WIB KPP PRATAMA TEGAL

Ibu-Ibu Ramai Daftar NPWP, Ternyata Syarat Tender Makan Siang Gratis

Kamis, 19 Desember 2024 | 13:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Prabowo Akui Ekonomi Indonesia Belum Tumbuh Secara Merata

Jumat, 13 Desember 2024 | 10:33 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPnBM Itu Pajak Tambahan, Bukan Bentuk Lain PPN atas Barang Mewah

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra