Layanan Berbasis NPWP Baru Bertambah Lagi, Ada SPT Masa PPN 1107 PUT

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) kembali menambah daftar layanan perpajakan berbasis NPWP 16 digit, NITKU, dan NPWP 15 digit.

Sebelumnya, sesuai dengan PENG-18/PJ.09/2024, sudah ada 21 layanan perpajakan berbasis Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 16 digit, Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU), dan NPWP 15 digit terhitung sejak 1-12 Juli 2024.

“Sehubungan dengan pengumuman kami terdahulu nomor PENG-18/PJ.09/2024 tanggal 12 Juli 2024 … kami sampaikan hal sebagai berikut. Terhitung sejak Sabtu, 20 Juli 2024 terdapat tambahan 7 layanan,” tulis DJP dalam laman resminya, dikutip pada Senin (22/7/2024).

Adapun ketujuh layanan perpajakan yang dimaksud adalah, pertama, service API e-faktur eksternal (antarmuka pemrograman aplikasi/API). Kedua, PMSE eksternal (https://digitaltax.pajak.go.id). Ketiga, e-faktur web dan dekstop (https://web-efaktur.pajak.go.id).

Keempat, SPT Masa PPN 1107 PUT (https://spt1107put.pajak.go.id). Kelima, portal registrasi dan monitoring e-faktur PJAP (https://h2h-efaktur.pajak.go.id/evat-portal/login). Keenam, service PJAP faktur (API). Ketujuh, e-nofa (https://efaktur.pajak.go.id).

Dengan demikian, sejauh ini, sudah ada 28 layanan perpajakan yang sudah dapat diakses dengan NPWP 16 digit, NITKU, dan NPWP 15 digit. Daftar layanan ini akan terus ditambah oleh DJP. Setiap penambahan akan disampaikan melalui pengumuman.

“Daftar layanan perpajakan berbasis NPWP 16 digit, NITKU, atau NPWP 15 digit akan terus bertambah melalui penerbitan pengumuman secara berkala,” imbuh DJP.

Berikut daftar 28 layanan perpajakan yang sudah berbasis NPWP 16 digit, NITKU, atau NPWP 15 digit per 20 Juli 2024.

1. Portal NPWP 16 (https://portalnpwp.pajak.go.id/);
2. account DJP Online (https://account.pajak.go.id/);
3. info KSWP (https://infokswp.pajak.go.id/);
4. e-bupot 21 (https://ebupot2126.pajak.go.id/);
5. e-bupot unifikasi (https://unifikasi.pajak.go.id/);
6. e-bupot unifikasi instansi pemerintah (https://ebupotip.pajak.go.id/);
7. e-objection (https://eobjection.pajak.go.id/);
8. e-registration (https://ereg.pajak.go.id/);
9. e-filing (https://efiling.pajak.go.id/);
10. rumah konfirmasi (https://rumahkonfirmasi.pajak.go.id/);
11. e-PHTB DJP Online (https://ephtb.pajak.go.id/);
12. e-PBK (https://epbk.pajak.go.id/);
13. e-SKD (https://eskd.pajak.go.id/);
14. e-SKTD (https://sktd.pajak.go.id/);
15. e-reporting investasi dan dividen (https://ereportinginvestasi.pajak.go.id);
16. e-PHTB notaris (https://ephtbnotarisppat.pajak.go.id);
17. e-reporting PPS (https://ereportingpps.pajak.go.id);
18. e-SPOP (https://pbb.pajak.go.id);
19. e-reporting insentif (https://ereportingfasilitas.pajak.go.id/);
20. fasilitas insentif (https://fasilitasinsentif.pajak.go.id/);
21. perpanjangan SPT Tahunan (https://perpanjanganspt.pajak.go.id/);
22. service API e-faktur eksternal (antarmuka pemrograman aplikasi/API);
23. PMSE eksternal (https://digitaltax.pajak.go.id);
24. e-faktur web dan dekstop (https://web-efaktur.pajak.go.id);
25. SPT Masa PPN 1107 PUT (https://spt1107put.pajak.go.id);
26. portal registrasi dan monitoring e-faktur PJAP (https://h2h-efaktur.pajak.go.id/evat-portal/login);
27. service PJAP faktur (API); dan
28. e-nofa (https://efaktur.pajak.go.id).

Sesuai dengan PER-6/PJ/2024, penambahan layanan administrasi yang dapat dimanfaatkan dengan Nomor Induk Kependudukan NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan NITKU akan diumumkan secara bertahap. Sebelumnya, Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan beberapa layanan berbasis NPWP baru tersebut akan dirilis sampai akhir Juli 2024.

“Insyaallah mulai bulan Agustus seluruh layanan kepada masyarakat wajib pajak dapat kami lakukan secara baik dengan menggunakan NPWP baru, yaitu NPWP 16 digit atau menggunakan NIK sebelum betul-betul kita menggunakan sistem administrasi baru,” jelas Suryo. Simak ‘Bulan Depan, Seluruh Layanan Pajak Ditarget Sudah Bisa Pakai NPWP Baru’.

Seperti diberitakan sebelumnya, penerapan (deployment) coretax administration system (CTAS) direncanakan pada akhir 2024. Pada saat ini, coretax masuk fase pengujian. Simak ‘Perkembangan Coretax DJP, Deployment Direncanakan Akhir 2024’. (kaw)