Lapisan Penghasilan Kena Pajak Diubah, Begini Penjelasan DPR

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah dan DPR menyepakati perubahan struktur lapisan penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai alat untuk redistribusi penghasilan.

Melalui RUU HPP, pemerintah akan mengenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 5% atas penghasilan kena pajak sampai dengan Rp60 juta, bukan sampai dengan Rp50 juta sebagaimana yang berlaku dalam UU PPh saat ini.

"Hal tersebut untuk lebih memenuhi aspek keberpihakan dan pembagian kontribusi pajak," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie OFP, Selasa (5/10/2021).

Dengan berubahnya lapisan pertama penghasilan kena pajak, lapisan kedua penghasilan kena pajak juga ikut berubah. PPh dengan tarif 15% dikenakan atas penghasilan kena pajak menjadi di atas Rp60 juta hingga Rp250 juta.

Selain struktur lapisan pertama dan kedua penghasilan kena pajak, pemerintah juga menambah satu lapisan penghasilan kena pajak baru. Rencananya, penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar akan dikenai PPh dengan tarif sebesar 35%.

Dengan demikian, tarif PPh sebesar 30% hanya dikenakan atas penghasilan kena pajak di atas Rp500 juta hingga Rp5 miliar.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh pemerintah dalam pembahasan RUU KUP pada beberapa bulan terakhir, lapisan baru yang mengenakan tarif PPh 35% atas penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar perlu dikenakan agar lebih mencerminkan keadilan. (rig)