KPP PRATAMA GIANYAR

Kumpulkan Data, Petugas Pajak Kunjungi Pabrik Pengolahan Daging

Redaksi DDTCNews | Selasa, 20 Februari 2024 | 13:30 WIB
Kumpulkan Data, Petugas Pajak Kunjungi Pabrik Pengolahan Daging

Ilustrasi.

GIANYAR, DDTCNews - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar menggelar kunjungan kerja (visit) ke salah satu pabrik pengolahan daging di wilayah Kecamatan Sukawati, Bali pada 11 Januari 2024 dalam rangka

Kegiatan pengumpulan data lapangan (KPDL) tersebut dilaksanakan oleh empat orang pegawai KPP Pratama Gianyar antara lain Martin Agustian selaku Kepala Seksi Pengawasan II serta Jouhar, Pram dan Linda selaku account representative (AR).

"Kedatangan kami mengunjungi pabrik pengolahan daging ini merupakan bagian dari KPDL yang secara rutin kami laksanakan. Salah satu tujuan kali ini ialah industri khususnya makanan yang kini menjamur," kata Martin dikutip pada situs web DJP, Selasa (20/2/2024).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Secara umum, lanjut Martin, industri yang berkembang di Bali khususnya di wilayah Kabupaten Gianyar adalah pariwisata, Namun demikian, pariwisata juga memberikan dampak ke sektor-sektor lainnya, seperti sektor makanan.

"Memang kegiatan usaha yang utama di Bali khususnya Gianyar adalah pariwisata, tetapi tidak ada industri yang dapat berdiri sendiri. Pastinya memberikan efek kepada industri-industri lain yang juga berkembang," tuturnya.

Terdapat banyak industri penunjang pariwisata yang turut berkembang seiring dengan kedatangan wisatawan ke Bali yang meningkat. Industri tersebut meliputi industri pengolahan makanan dan minuman, produksi kerajinan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Menurut Martin, peningkatan kedatangan wisatawan mengindikasikan peningkatan peredaran usaha pada industri pariwisata. Kondisi tersebut pada gilirannya akan menimbulkan efek berganda terhadap industri-industri lainnya.

"Inilah yang disebut efek domino di mana peningkatan dalam salah satu industri memberikan efek berkelanjutan kepada industri-industri lainnya. Kami harap semuanya tumbuh positif, seperti industri pengolahan daging ini contohnya," ujarnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja