EKONOMI INDONESIA

KSSK: Stabilitas Sistem Keuangan RI Triwulan I/2018 Normal

Redaksi DDTCNews | Rabu, 02 Mei 2018 | 08:46 WIB
KSSK: Stabilitas Sistem Keuangan RI Triwulan I/2018 Normal

JAKARTA, DDTCNews – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) percaya diri ekonomi Indonesia mampu bertahan di tengah gejolak pasar keuangan yang terjadi saat ini. Optimisme ini tercermin dari data indikator ekonomi domestik yang stabil pada triwulan I 2018.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua KSSK, Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Rapat dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah.

Baca Juga:
Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

"Fundamental ekonomi kita tetap kuat, kinerja lembaga keuangan juga membaik serta kinerja emiten di pasar modal yang stabil," katanya seusai Rapat Triwulan KSSK di BI, Senin (30/4).

Lebih lanjut, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebutkan gejolak ekonomi saat ini berupa volatilitas nilai tukar dan kenaikan harga minyak lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal. Bahkan dari gejolak tersebut, Indonesia masih menerima manfaat terutama dari sisi penerimaan hasil kenaikan harga minyak.

"Penerimaan dari sektor migas kita naik baik itu dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun dari Pajak Migas. Ini yang akan kita kelola karena ada kebutuhan di dalam negeri untuk BBM bersubsidi," terang Sri Mulyani.

Baca Juga:
PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

Menurutnya, meningkatnya penerimaan akibat melonjaknya harga minyak akan dimanfaatkan pemerintah untuk kelompok masyarakat yang paling rentan, dalam hal ini adalah kelompok miskin. Sri Mulyani menjelaskan strategi yang dilakukan adalah menjaga subsidi dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan jaminan pendidikan serta kesehatan.

Selain itu, optimisme menghadapi gejolak global juga berasal dari sisi penerimaan negara hingga April 2018 juga menunjukan perbaikan kinerja. Seperti penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tumbuh sebesar 15,03%. Kemudian PPh Non-Migas tumbuh 20,12% tanpa memasukkan indikator tax amnesty.

Kemudian indikator lain adalah tingkat inflasi yang terjaga di angka 3,5%, cadangan devisa sebesar US$126 miliar, di mana cukup untuk pembiayaan 7,9 bulan impor. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Senin, 16 Desember 2024 | 11:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

Senin, 16 Desember 2024 | 10:47 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Resmi! Pemerintah Umumkan PPN Tetap Naik Jadi 12% Mulai 1 Januari 2025

Senin, 16 Desember 2024 | 09:17 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Paket Kebijakan Ekonomi yang Baru Harus Bisa Dongkrak Daya Beli

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra