Korporasi Bangun Litbang, Pemerintah Janjikan Insentif Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Menjadikan Indonesia menarik dari sisi investasi terus dilakukan pemerintah. Tidak berhenti pada kemudahan perizinan, skema pemotongan beban pajak juga merambah segmen bisnis yang kaya inovasi.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menerapkan potongan pajak alias tax deduction bagi industri yang membangun pusat penelitian dan pengembangan (research and development/R&D) di tanah air. Selain itu, fasilitas ini juga diberikan pada industri yang mengembangan pendidikan vokasi untuk mendukung kegiatan usahanya.

"Pendekatan pemerintah ini tengah dikaji, kami sebut fasilitas ini sebagai super deduction tax," katanya, Senin (16/4).

Ketua umum Partai Golkar itu menyebutkan bahwa Indonesia harus mengejar ketertinggalan di ranah inovasi agar dapat bersaing di era Revolusi Industri 4.0 yang berbasis digital. Selain itu, contoh sukses Thailand dalam pengurangan beban pajak menjadi acuan dalam perumusan kebijakan.

"Kualitas pendidikan dan inovasi industri dalam negeri masih lemah untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0. Kita lihat Thailand di mana insentif diberikan pada industri farmasi, herbal, dan kosmetik. Ketiga industri tersebut di sana sedang tumbuh pesat," papar Airlangga.

Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Ngakan Timur Antara menjelaskan skema pengurangan beban pajak tersebut masih dalam pembahasan. Beragam skema bermunculan, salah satunya dia mencontohkan bila satu perusahaan berinvestasi Rp500 juta untuk R&D maka fasilitas yang diberikan sebesar 200% atau senilai Rp1 miliar.

Nilai tersebut akan mengurangi total beban Pajak Penghasilan (PPh) badan atas investasi yang ditanamkan, baik untuk belanja operasional dan belanja modal, sehingga kewajiban pajak yang harus dibayarkan dapat ditekan pada level yang rendah.

"Kebijakan ini akan dimasukkan ke dalam jenis bantuan yang baru, makanya masih digodok. Apakah kebijakan itu bentuknya PP (Peraturan Pemerintah) baru atau tidak. Tax allowance kan bentuknya PP, kalau tax holiday bentuknya PMK (Peraturan Menteri Keuangan)," terang Ngakan. (Amu)