Kesulitan Keuangan, Pemilik Kapal Minta Keringanan Pajak pada 2022

KUALA LUMPUR, DDTCNews - Asosiasi pemilik kapal, Malaysia Shipowners Association (MASA) meminta pemerintah memberikan keringanan pajak untuk mendukung pemulihan sektor usaha tersebut.

Ketua MASA Abdul Hak Md Amin mengatakan perusahaan perkapalan termasuk yang mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19. Menurutnya, pemerintah dapat memberikan keringanan pajak untuk pengusaha perkapalan dalam APBN 2022.

"Industri mengharapkan adanya keringanan pajak untuk kapal yang dibangun di galangan kapal lokal," katanya, dikutip pada Minggu (10/10/2021).

Abdul menuturkan pandemi telah menyebabkan industri maritim dan perkapalan sepi sehingga banyak perusahaan menghadapi kesulitan keuangan. Menurutnya, keringanan pajak akan membantu sektor usaha tersebut pulih kembali tahun depan.

Dia menilai persoalan utama industri perkapalan di antaranya arus kas yang terbatas. Untuk itu, pemerintah melalui APBN 2022 diharapkan memberikan bantuan keuangan dan potongan pajak untuk kapal yang dibuat di galangan kapal lokal.

Asosiasi juga berharap adanya hibah dari pemerintah bagi pemilik kapal dalam mematuhi peraturan International Maritime Organisation tentang mesin kelautan (IMO 2020) serta proyek kelautan berteknologi tinggi dan ramah lingkungan seperti bahan bakar laut alternatif. IMO 2020 mengamanatkan kandungan sulfur maksimum 0,5% dalam bahan bakar laut secara global.

Selain itu, ia juga mempertanyakan progres dana kemaritiman dan logistik saat ini dikelola Bank Pembangunan Malaysia Bhd. Menurutnya, dana tersebut saat ini belum terlihat pencairannya, padahal skema pembangunan maritim dan logistik telah masuk dalam APBN 2021 dan diperpanjang hingga 31 Desember 2023.

"Industri perkapalan membutuhkan tingkat pembiayaan yang kompetitif agar Malaysia bisa sejajar dengan negara lain seperti Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan China," ujar Abdul seperti dilansir thestar.com.my. (rig)