Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
Menkeu Sri Mulyani Indrawati (tengah) bersama Wamenkeu Suahasil Nazara (kedua kanan), Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (kedua kiri), Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (kiri), Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar (kanan) mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2023). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menegaskan akan terus melanjutkan reformasi perpajakan sebagai upaya untuk meningkatkan rasio pajak (tax ratio).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rasio pajak Indonesia sejauh ini memang masih tergolong rendah ketimbang negara lain. Untuk itu, reformasi perpajakan diperlukan untuk mengerek tax ratio secara berkelanjutan.
"Kita tahu Indonesia termasuk negara yang tax ratio-nya masih relatif rendah, baik dalam tataran Asean maupun emerging. Untuk itu, reformasi perpajakan perlu untuk terus dilaksanakan," katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Senin (5/6/2023).
Sri Mulyani menuturkan pemerintah telah melaksanakan reformasi di berbagai aspek guna mengerek penerimaan perpajakan. Reformasi yang dilakukan bahkan tetap berjalan saat Indonesia menghadapi pandemi Covid-19.
Dari sisi regulasi, pemerintah dan DPR telah mengesahkan sejumlah undang-undang antara lain UU Cipta Kerja, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), serta UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).
Pada UU HPP misalnya, pemerintah melakukan reformasi kebijakan yang mencakup ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), pajak karbon, serta cukai.
Selain itu, pemerintah juga berinvestasi dari aspek teknologi agar penerimaan perpajakan dapat lebih optimal. Pemerintah juga akan menerapkan pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau coretax administration system (CTAS) pada 2024.
"Kami akan melaksanakan UU HPP dan melakukan investasi di bidang infrastruktur dari penerimaan perpajakan, baik pajak dan bea cukai," ujar Sri Mulyani.
Kementerian Keuangan memperkirakan tax ratio pada tahun ini mencapai 9,61%. Pada 2024, tax ratio ditargetkan naik menjadi 9,91% - 10,18% sejalan dengan reformasi perpajakan yang dilaksanakan pemerintah. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
