Kerek Tax Ratio, Ganjar Sebut Pajak Harus Mudah dan Tak Menakuti WP

JAKARTA, DDTCNews - Bakal calon presiden Ganjar Pranowo turut menyoroti rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang masih tergolong rendah.

Ganjar mengatakan rendahnya tax ratio salah satunya disebabkan oleh kepatuhan yang rendah akibat sistem pajak yang masih rumit. Selain itu, lanjutnya, wajib pajak masih cenderung takut berhubungan dengan otoritas atau fiskus.

"Tidak boleh menakutkan wajib pajak. Mau membayar pajak kadang-kadang sulit takut dan semuanya menjadi rumit. Kenapa tidak kita permudah?" katanya, dikutip pada Rabu (25/10/2023).

Ganjar menuturkan setiap warga negara memang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun, sambungnya, regulasi dan prosedur pembayaran pajak tetap perlu dipermudah.

Dia juga menyinggung perbaikan kelembagaan pada otoritas pajak. Misalnya, hanya mempekerjakan fiskus dengan motivasi tinggi.

Selain itu, dia menyebut teknologi digital juga perlu terus diadopsi sehingga prosedur pembayaran pajak makin mudah.

"Kemudahan-kemudahan inilah yang membikin kadang-kadang pengusaha rindu soal itu. Karena saya sudah ikut tax amnesty, saya sudah bayar pajak, kenapa saya masih dikejar?' Ini kan tidak fair," ujar Ganjar.

Ganjar menjelaskan presiden perlu memiliki dashboard untuk memantau pergerakan penerimaan pajak dengan mudah. Sebab, penerimaan pajak sangat penting untuk merealisasikan berbagai program pembangunan nasional.

Sebagai capres, ia mengeklaim telah merancang berbagai program yang sejalan dengan visi Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari. Apabila terpilih, dibutuhkan kapasitas fiskal yang memadai untuk merealisasikan janji-janji politiknya.

"National budget yang kita miliki rasa-rasanya perlu ditingkat hingga ada double budget. Beberapa pendapatan yang kalau tadi di awal bisa efisien dalam pelaksanaannya maka tidak akan terlalu sulit," tutur Ganjar.

Pada 2022, tax ratio Indonesia tercatat 10,39%. Pada 2023, tax ratio ditargetkan mencapai 9,61% dan 10,2% pada 2024. (rig)

Baca artikel-artikel menarik terkait dengan pajak dan politik di laman khusus Pakpol DDTCNews: Suaramu, Pajakmu.