PROVINSI JAWA BARAT

Kepatuhan Rendah, Ridwan Kamil Imbau Warga Bayar Pajak Kendaraan

Muhamad Wildan | Rabu, 03 Agustus 2022 | 11:30 WIB
Kepatuhan Rendah, Ridwan Kamil Imbau Warga Bayar Pajak Kendaraan

Warga brosur mekanisme pembayaran pajak dimobil Pajak Keliling Depok Bersama dan Terpadu (PALING DBEST) di Mutiara Depok, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, Kamis (28/7/2022). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/foc.

BANDUNG, DDTCNews – Pemprov Jawa Barat mencatat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor masih rendah, yaitu tidak mencapai 50% dari total jumlah kendaraan yang terdaftar di provinsi tersebut.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengimbau kepada masyarakat untuk taat membayar pajak. Dari total 23 juta kendaraan bermotor, hanya sebanyak 11 juta kendaraan bermotor yang sudah melunasi pajak kendaraan bermotor.

"Semua dana pembangunan datang dari pajak, khususnya infrastruktur jalan, jembatan, flyover, itu dibiayai dari pajak kendaraan," katanya, dikutip pada Rabu (3/8/2022).

Baca Juga:
Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Ridwan menuturkan terdapat potensi penerimaan senilai Rp17 triliun yang tidak diterima Pemprov Jawa Barat akibat ketidakpatuhan wajib pajak.

Untuk itu, ia berharap para pemilik kendaraan untuk segera membayar PKB atas kendaraan yang dimilikinya, utamanya menjelang penerapan penghapusan data registrasi atas kendaraan bermotor yang STNK-nya mati selama 2 tahun.

Bila data registrasi kendaraan bermotor benar-benar dihapus oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, kendaraan bermotor tersebut tidak dapat diregistrasi ulang dan otomatis berstatus bodong.

Baca Juga:
Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Saat ini, lanjut Ridwan, pemprov juga tengah menyiapkan insentif BBNKB atas kendaraan bermotor bekas untuk mendorong masyarakat melakukan registrasi.

"Jadi kalau Anda beli mobil bekas dari seseorang, nah enggak usah bayar tapi itu belum jadi keputusan resmi sedang dikaji," tuturnya seperti dikutip dari pikiran-rakyat.com.

Untuk diketahui, UU 22/2009 tentang LLAJ memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan penghapusan registrasi bila kendaraan tidak dilakukan registrasi ulang selama 2 tahun.

Baca Juga:
Retaliasi Kanada, Produk Asal AS Bakal Dikenai Bea Masuk 25 Persen

Kewenangan ini rencananya akan dieksekusi oleh pemerintah guna meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus meningkatkan validitas data kendaraan bermotor pada berbagai instansi.

Namun demikian, Korlantas Polri, Jasa Raharja, dan pemda ternyata memiliki data yang berbeda mengenai jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di Indonesia.

Korlantas Polri mencatat jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 149 juta unit, sedangkan Jasa Raharja mencatat jumlah kendaraan hanya 103 juta unit. Pemda se-Indonesia mencatat jumlah kendaraan mencapai 113 juta unit. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:30 WIB KEPALA BPPK ANDIN HADIYANTO

‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:15 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX DJP

PIC Kini Bisa Delegasikan Role Akses Pemindahbukuan di Coretax DJP

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini