PENGAMPUNAN PAJAK

Ken: Di Mata Dunia, Indonesia Menang

Redaksi DDTCNews | Jumat, 30 September 2016 | 20:34 WIB
Ken: Di Mata Dunia, Indonesia Menang Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi (Foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Program pengampunan pajak di Indonesia dinilai sukses di taraf dunia jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain yang telah menyelenggarakan program tersebut, namun Indonesia masih kalah satu peringkat dengan China.

Dirjen Pajak ken Dwijugiasteadi mengatakan dalam pertandingan sepakbola, Indonesia jelas kalah dengan sejumlah negara saingannya. Tapi dalam program pengampunan pajak, Indonesia sudah mendapatkan peringkat yang tinggi.

“Negara-negara yang dikalahkan Indonesia dalam program tax amnesty antara lainnya Jerman, Brazil, Italia, dan India. Saya merasa bangga atas hasil yang didapatkan sampai saat ini. Di mata dunia, Indonesia menang,” ujarnya di Jakarta, Jumat (30/9).

Baca Juga:
Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

Ia menambahkan, pencapaian peringkat kesuksesan program pengampunan pajak tidak lepas dari rasa kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi terhadap pemerintah, dan tentunya telah percaya dengan Presiden RI.

Program pengampunan pajak Indonesia telah melampaui angka penerimaan yang meliputi deklarasi harta dan uang tebusannya. Bahkan, Melalui pecapaian ini, Ken mengaharapkan Indonesia bisa menjadi contoh negara lain untuk bisa menyelenggarakan program pengampunan pajak.

Penilaian peringkat tersebut tidak berasal dari penilaian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Penilaian ini berdasarkan dari penilaian yang dilakukan oleh negara-negara lain yang memerhatikan program pengampunan pajak Indonsia.

Baca Juga:
Pemerintah Mulai Siapkan Program Pengampunan Pajak

Program pengampunan pajak Indonesia yang sudah digoncang dengan sejumlah gugatan, ternyata tidak mampu menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah ini. Menurut Ken, penggugatan tersebut wajar dilakukan karena Indonesia memiliki prinsip demokrasi.

Ken menegaskan bahwa program perpajakan ini sudah dilindungi oleh UU dalam perancangannya, dan direstui oleh negara. Maka pembatalan program yang tengah berlangsung ini dinilai tidak akan tercapai, dan akan tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Januari 2025 | 08:52 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

Jumat, 03 Januari 2025 | 15:35 WIB PENGAMPUNAN PAJAK

Pemerintah Mulai Siapkan Program Pengampunan Pajak

Minggu, 01 Desember 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

Senin, 25 November 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Jumlah Kelas Menengah Terus Menyusut, Kenaikan PPN Bakal Memperburuk?

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global