Kemplang Pajak Hingga Rp10 Miliar, Rumah Tersangka Disita DJP

CIANJUR, DDTCNews – Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jawa Barat III menyita rumah yang berlokasi di Cimenteng Muka, Cianjur milik seorang tersangka penerbit faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS) atau faktur pajak fiktif.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan Kanwil DJP Jawa Barat III Budi Suroso mengatakan tersangka berinisial HP selaku penanggung jawab PT AMB ditengarai melakukan tindak pidana perpajakan dengan menerbitkan faktur pajak fiktif.

"Selama kurun waktu Desember 2019 sampai dengan September 2020, HP melalui PT AMB telah menerbitkan faktur TBTS. Jumlah kerugian negara mencapai Rp10,22 miliar," katanya, dikutip pada Jumat (3/12/2021).

Budi menuturkan penyitaan yang dilakukan penyidik atas rumah milik tersangka HP sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, penyitaan aset merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki penyidik.

Sebagaimana diatur pada Pasal 44 ayat (2) UU KUP yang telah diubah terakhir dengan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), penyidik memiliki kewenangan untuk memblokir harta serta menyita harta kekayaan tersangka.

Selain menyita rumah, penyidik Kanwil DJP Jawa Barat III juga telah melakukan pemblokiran atas rekening tersangka HP dan menyita aset-aset lainnya.

Sesuai dengan Pasal 39A UU KUP setiap orang yang menerbitkan faktur pajak fiktif dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun hingga 6 tahun serta denda sebesar 2 kali lipat hingga 6 kali lipat jumlah pajak pada faktur pajak.

Kanwil juga mengingatkan wajib pajak untuk tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan dan tidak tergiur dengan tawaran dari pihak tertentu untuk menerbitkan faktur pajak fiktif. (rig)