VIETNAM

Kemenkeu Usulkan Penurunan Tarif Pajak Usaha Mikro & Kecil

Redaksi DDTCNews | Selasa, 23 Juli 2019 | 12:15 WIB
Kemenkeu Usulkan Penurunan Tarif Pajak Usaha Mikro & Kecil

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan Vietnam mengusulkan regulasi yang membebaskan usaha mikro dan kecil (UMK) dari tarif normal pajak penghasilan (PPh) badan selama dua tahun, sampai memiliki pendapatan yang cukup untuk dikenai perpajakan.

Usulan tersebut merupakan salah satu proposal yang diajukan oleh Kementerian Keuangan kepada Majelis Nasional terkait dengan kebijakan pembebasan pajak dan pengurangan untuk usaha mikro dan kecil.

“Peraturan tersebut akan berlaku untuk UMK yang didirikan dari perusahaan rumah tangga. Selain itu, tidak akan diterapkan untuk anak perusahaan dari UMK untuk mencegah mereka mengambil keuntungan dari kebijakan,” demikian informasi yang dikutip pada Selasa (23/7/2019).

Baca Juga:
Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak

Saat ini, tarif PPh badan yang diberlaku untuk semua bisnis adalah 20%. Dengan proposal tersebut, akan ada penurunan tarif PPh badan bagi UMK menjadi dua layer, yaitu 15% dan 17%.

Tarif 15% diberikan untuk UMK dengan pendapatan tahunan kurang dari 3 miliar dong (sekitar Rp1,8 miliar) dan tenaga kerja kurang dari 10. Sementara, tarif 17% berlaku untuk UMK dengan pendapatan kurang dari 50 miliar dong (sekitar Rp30 miliar) dalam setahun dan mempekerjakan kurang dari 100 orang.

Kementerian Keuangan mengatakan proposal itu diharapkan membuka jalan agar Vietnam memenuhi target memiliki satu juta perusahaan pada 2020 dengan mempromosikan pengembangan bisnis dan pendirian bisnis rumah tangga.

Baca Juga:
Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Menurut perhitungan otoritas, pembebasan pajak dapat mengurangi pendapatan negara sebesar 9,2 triliun dong (sekitar Rp 5,5 triliun) per tahun. Namu, dalam jangka panjang, kebijakan ini akan memfasilitasi UMK untuk berinvestasi dan berkontribusi lebih banyak kepada anggaran negara.

Untuk menutupi dampak regulasi dalam jangka pendek, otoritas akan bekerja dengan lembaga pemerintah lainnya dalam menerapkan undang-undang perpajakan dan mencegah kerugian pajak, untuk mengoptimalkan pendapatan pajak.

Seperti dilansir vietnamnews.vn, pada akhir 2018, Vietnam memiliki sekitar 715.000 bisnis. Dari jumlah tersebut, perusahaan UMK menyumbang 97% dari total. (MG-dnl/kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 02 Februari 2025 | 13:15 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 17:39 WIB KELAS PPH PASAL 21 (6)

Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:15 WIB PER-30/BC/2024

Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi