VIETNAM

Kemenkeu Usulkan Penurunan Tarif Pajak Usaha Mikro & Kecil

Redaksi DDTCNews | Selasa, 23 Juli 2019 | 12:15 WIB
Kemenkeu Usulkan Penurunan Tarif Pajak Usaha Mikro & Kecil

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan Vietnam mengusulkan regulasi yang membebaskan usaha mikro dan kecil (UMK) dari tarif normal pajak penghasilan (PPh) badan selama dua tahun, sampai memiliki pendapatan yang cukup untuk dikenai perpajakan.

Usulan tersebut merupakan salah satu proposal yang diajukan oleh Kementerian Keuangan kepada Majelis Nasional terkait dengan kebijakan pembebasan pajak dan pengurangan untuk usaha mikro dan kecil.

“Peraturan tersebut akan berlaku untuk UMK yang didirikan dari perusahaan rumah tangga. Selain itu, tidak akan diterapkan untuk anak perusahaan dari UMK untuk mencegah mereka mengambil keuntungan dari kebijakan,” demikian informasi yang dikutip pada Selasa (23/7/2019).

Baca Juga:
Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Saat ini, tarif PPh badan yang diberlaku untuk semua bisnis adalah 20%. Dengan proposal tersebut, akan ada penurunan tarif PPh badan bagi UMK menjadi dua layer, yaitu 15% dan 17%.

Tarif 15% diberikan untuk UMK dengan pendapatan tahunan kurang dari 3 miliar dong (sekitar Rp1,8 miliar) dan tenaga kerja kurang dari 10. Sementara, tarif 17% berlaku untuk UMK dengan pendapatan kurang dari 50 miliar dong (sekitar Rp30 miliar) dalam setahun dan mempekerjakan kurang dari 100 orang.

Kementerian Keuangan mengatakan proposal itu diharapkan membuka jalan agar Vietnam memenuhi target memiliki satu juta perusahaan pada 2020 dengan mempromosikan pengembangan bisnis dan pendirian bisnis rumah tangga.

Baca Juga:
PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Menurut perhitungan otoritas, pembebasan pajak dapat mengurangi pendapatan negara sebesar 9,2 triliun dong (sekitar Rp 5,5 triliun) per tahun. Namu, dalam jangka panjang, kebijakan ini akan memfasilitasi UMK untuk berinvestasi dan berkontribusi lebih banyak kepada anggaran negara.

Untuk menutupi dampak regulasi dalam jangka pendek, otoritas akan bekerja dengan lembaga pemerintah lainnya dalam menerapkan undang-undang perpajakan dan mencegah kerugian pajak, untuk mengoptimalkan pendapatan pajak.

Seperti dilansir vietnamnews.vn, pada akhir 2018, Vietnam memiliki sekitar 715.000 bisnis. Dari jumlah tersebut, perusahaan UMK menyumbang 97% dari total. (MG-dnl/kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

BERITA PILIHAN
Sabtu, 28 Desember 2024 | 15:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Tersangka Penggelapan PPN Mengaku Kapok Setelah Bayar Denda 300 Persen

Sabtu, 28 Desember 2024 | 15:00 WIB KILAS BALIK 2024

Juni 2024: NPWP Cabang Digantikan NITKU, Pengawasan Diperkuat ke HWI

Sabtu, 28 Desember 2024 | 13:30 WIB ASET KRIPTO

Pengawasan Aset Kripto Resmi Beralih ke OJK Januari 2025

Sabtu, 28 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Barang Keperluan Proyek Pemerintah

Sabtu, 28 Desember 2024 | 12:07 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Hitung Hari sebelum Coretax Resmi Berlaku, PKP Perlu Bikin Sertel Baru

Sabtu, 28 Desember 2024 | 12:00 WIB PERATURAN KEPABEANAN

Aturan Baru terkait Pembukuan di Bidang Bea dan Cukai, Unduh di Sini

Sabtu, 28 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Perlu WP OP Siapkan Sebelum Lapor SPT Tahunan