KEBIJAKAN FISKAL

Kemenkeu Ungkap Sederet Insentif Perpajakan Industri Farmasi

Dian Kurniati | Selasa, 16 Mei 2023 | 13:32 WIB
Kemenkeu Ungkap Sederet Insentif Perpajakan Industri Farmasi

Analis Kebijakan Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Wahyu Hidayat saat memaparkan materi dalam Forum Nasional Hilirisasi dan Peningkatan Penggunaan Sediaan Farmasi Dalam Negeri, Selasa (16/5/2023).

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan terdapat berbagai skema insentif untuk mendukung pengembangan industri farmasi.

Analis Kebijakan Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Wahyu Hidayat mengatakan berbagai insentif diberikan untuk mengembangkan dan meningkatkan daya saing produk farmasi di dalam negeri. Pelaku industri yang memenuhi kriteria dapat memanfaatkan insentif.

"Kami sudah memiliki beberapa fasilitas, ada yang kami sebut insentif sektoral dan kawasan," katanya, Selasa (16/5/2023).

Baca Juga:
Veteran dan Pensiunan Dapat Insentif, Setoran PBB Tetap Capai Target

Wahyu mengatakan insentif sektoral untuk industri farmasi berupa tax holiday, tax allowance, pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN), pembebasan bea masuk, supertax deduction vokasi, serta supertax deduction litbang. Sementara insentif kawasan diberikan dalam bentuk paket untuk kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri.

Untuk tax holiday, PMK 130/2020 mengatur pemberian insentif ini kepada 18 industri pionir, termasuk industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi. Pemberian tax holiday dilakukan berdasarkan sejumlah ketentuan, terutama soal nilai modal yang ditanamkan.

Dia mengatakan terhadap penanaman modal minimum Rp30 triliun, tax holiday yang dapat diberikan hingga 20 tahun. Terdapat 6 sektor farmasi yang dapat memperoleh insentif tax holiday. Pertama, industri bahan baku utama pembuatan vaksin.

Baca Juga:
Diperpanjang hingga 2030, Lahan Pertanian di Negara Ini Bebas Pajak

Kedua, industri bahan baku utama farmasi berbasis bioteknologi. Ketiga, industri bahan baku utama pembuatan obat berbasis darah. Keempat, industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama pembuatan vaksin.

Kelima, industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama farmasi berbasis bioteknologi. Keenam, farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama pembuatan obat yang berbasis darah.

"Ini memang usulan dari Kemenkes. Kami memang ikut saja karena inilah yang memang dibutuhkan. Kalau membutuhkan ada hal-hal lainnya, kita terbuka saja untuk ketahanan farmasi," ujarnya.

Baca Juga:
Negara Ini Bebaskan Pajak untuk Pengusaha Beromzet hingga Rp1 Miliar

Kemudian mengenai tax allowance, insentif ini berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah nilai penanaman modal untuk 6 tahun masing-masing sebesar 5%. Insentif diberikan kepada 166 bidang usaha dan 17 bidang usaha tertentu di lokasi tertentu.

Pada bidang farmasi, sektor yang dapat menikmati insentif ini yakni industri bahan farmasi dengan cakupan selain yang telah memperoleh tax holiday, industri produk farmasi untuk manusia dengan cakupan produk selain yang telah memperoleh tax holiday, serta industri produk obat tradisional dengan cakupan produk fitofarmaka. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 17:30 WIB KABUPATEN SIDOARJO

Veteran dan Pensiunan Dapat Insentif, Setoran PBB Tetap Capai Target

Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Klaim Insentif Pajak 2025 Sudah Akomodir Rumah Tangga dan UMKM

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan