PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Kemenkeu Rilis Buku Soal Pemulihan Ekonomi dari Covid, Ada Peran Pajak

Muhamad Wildan | Senin, 03 Oktober 2022 | 13:30 WIB
Kemenkeu Rilis Buku Soal Pemulihan Ekonomi dari Covid, Ada Peran Pajak

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

MANADO, DDTCNews - Kementerian Keuangan meluncurkan buku tentang program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang berjudul Keeping Indonesia Safe from The Covid-19 Pandemic: Lessons Learnt from The National Economic Recovery Programme di Universitas Sam Ratulangi.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan buku tersebut menceritakan upaya-upaya negara dalam menanggulangi pandemi Covid-19 baik melalui mekanisme belanja maupun pajak.

"Ada 17 bab dalam buku ini, di setiap bab kita tulis soal ekonomi sampai soal sosial begitu juga termasuk masalah kesehatan mental, soal bagaimana cara kerja birokrasi berubah," ujar Suahasil, Senin (3/10/2022).

Baca Juga:
Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Tulisan-tulisan dalam buku tersebut merupakan kontribusi dari 45 orang mulai dari pembuat kebijakan hingga peneliti serta 5 editor.

Suahasil mengatakan informasi-informasi kebijakan dicatat dan diceritakan dalam buku PEN agar masyarakat pada generasi mendatang dapat mempelajari apa yang terjadi pada masa pandemi Covid-19.

"Anda tidak boleh enggak ngerti apa yang terjadi selama 2,5 tahun terakhir. Moga-moga buku ini menjadi sumbangsih kita kepada negara, kepada masyarakat, kepada masa depan Indonesia," ujar Suahasil.

Baca Juga:
Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Dalam buku yang mengulas tentang program PEN ini, terdapat 1 bab yang menceritakan program PEN dari pajak. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan dari pandemi Covid-19 pemerintah belajar bahwa pajak juga perlu mengambil peran dalam mendorong pemulihan ekonomi.

"Tugasnya penerimaan pemerintah itu tidak hanya mengejar wajib pajak minta dibayar pajaknya. Selama 2 tahun, kita juga berpartisipasi memberikan ruang gerak bagi perusahaan bersama-sama juga dengan sisi belanja untuk mendorong pemulihan ekonomi," ujar Yon.

Seperti diketahui, lewat Perppu 1/2020 pemerintah meningkatkan belanja negara secara signifikan di tengah potensi pendapatan negara yang menurun akibat perlambatan aktivitas ekonomi. Implikasinya, defisit anggaran harus ditingkatkan menjadi di atas 3% dari PDB.

Secara garis besar terdapat 2 kebijakan utama yang diambil pemerintah guna menangani pandemi Covid-19 yakni kebijakan penanganan kesehatan dan pengendalian wabah serta kebijakan penanganan krisis ekonomi melalui program PEN. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Rabu, 29 Januari 2025 | 15:00 WIB KELAS PPH PASAL 21 (5)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai Batas Pengenaan PPh 21

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi