Kemenkeu Rilis Buku Soal Pemulihan Ekonomi dari Covid, Ada Peran Pajak

MANADO, DDTCNews - Kementerian Keuangan meluncurkan buku tentang program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang berjudul Keeping Indonesia Safe from The Covid-19 Pandemic: Lessons Learnt from The National Economic Recovery Programme di Universitas Sam Ratulangi.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan buku tersebut menceritakan upaya-upaya negara dalam menanggulangi pandemi Covid-19 baik melalui mekanisme belanja maupun pajak.

"Ada 17 bab dalam buku ini, di setiap bab kita tulis soal ekonomi sampai soal sosial begitu juga termasuk masalah kesehatan mental, soal bagaimana cara kerja birokrasi berubah," ujar Suahasil, Senin (3/10/2022).

Tulisan-tulisan dalam buku tersebut merupakan kontribusi dari 45 orang mulai dari pembuat kebijakan hingga peneliti serta 5 editor.

Suahasil mengatakan informasi-informasi kebijakan dicatat dan diceritakan dalam buku PEN agar masyarakat pada generasi mendatang dapat mempelajari apa yang terjadi pada masa pandemi Covid-19.

"Anda tidak boleh enggak ngerti apa yang terjadi selama 2,5 tahun terakhir. Moga-moga buku ini menjadi sumbangsih kita kepada negara, kepada masyarakat, kepada masa depan Indonesia," ujar Suahasil.

Dalam buku yang mengulas tentang program PEN ini, terdapat 1 bab yang menceritakan program PEN dari pajak. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan dari pandemi Covid-19 pemerintah belajar bahwa pajak juga perlu mengambil peran dalam mendorong pemulihan ekonomi.

"Tugasnya penerimaan pemerintah itu tidak hanya mengejar wajib pajak minta dibayar pajaknya. Selama 2 tahun, kita juga berpartisipasi memberikan ruang gerak bagi perusahaan bersama-sama juga dengan sisi belanja untuk mendorong pemulihan ekonomi," ujar Yon.

Seperti diketahui, lewat Perppu 1/2020 pemerintah meningkatkan belanja negara secara signifikan di tengah potensi pendapatan negara yang menurun akibat perlambatan aktivitas ekonomi. Implikasinya, defisit anggaran harus ditingkatkan menjadi di atas 3% dari PDB.

Secara garis besar terdapat 2 kebijakan utama yang diambil pemerintah guna menangani pandemi Covid-19 yakni kebijakan penanganan kesehatan dan pengendalian wabah serta kebijakan penanganan krisis ekonomi melalui program PEN. (sap)