Kembangkan Core Banking System, Kemenkeu dan BI Teken Kerja Sama

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perbendaharaan dan Bank Indonesia (BI) menandatangani dua perjanjian kerja sama untuk mendukung fungsi masing-masing instansi selaku otoritas fiskal dan moneter.

Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto mengatakan dua perjanjian kerja sama yang ditandatangani itu antara lain kerja sama koordinasi operasionalisasi treasury dealing room (TDR) dan kesepakatan forum harmonisasi 2020.

"Forum harmonisasi antara BI dan Kemenkeu merupakan media yang baik untuk meningkatkan koordinasi dalam penyelesaian pelaksanaan tugas dan pengembangan proses bisnis di kedua belah pihak yang saling terkait," katanya, dikutip Selasa (8/12/2020).

Melalui kesepakatan forum harmonisasi, lanjut Andin, Kemenkeu dan BI menyepakati pengembangan aplikasi core banking system (CBS) oleh BI dan melakukan interkoneksi sistem BI dan Kementerian Keuangan pada 2021.

Dia berharap pengembangan aplikasi CBS dapat mendorong layanan jasa perbankan dari BI kepada pemerintah makin baik, termasuk mendukung modernisasi pengelolaan perbendaharaan yang dilakukan Kemenkeu.

Selain CBS, terdapat empat bidang strategis lain yang disepakati oleh Kementerian Keuangan dan BI melalui kesepakatan forum harmonisasi 2020 antara lain kerja sama pada bidang market, valas, dan surat berharga negara (SBN).

Lalu, kerja sama bidang pengelolaan kas, utang, dan hibah pemerintah; bidang sistem pembayaran; serta bidang data dan informasi guna meningkatkan kualitas informasi sebagai landasan pengambilan keputusan.

Sementara itu, Deputi Gubernur BI Doni Primanto Joewono mengatakan perjanjian kerja sama TDR bertujuan untuk mempererat kerja sama pertukaran informasi mulai dari penyampaian perencanaan kas harian pemerintah, rencana investasi pemerintah, hingga realisasi investasi pemerintah.

"Perjanjian TDR merupakan salah satu sinergi antara BI dengan Kemenkeu untuk menjalankan tugas sebagai otoritas moneter dan otoritas fiskal, juga bentuk komitmen BI mendukung upaya pengelolaan kas pemerintah yang telah berjalan," ujarnya. (rig)