Kejar Pajak Digital, Dua Negara Ini Siap Lakukan Segala Cara

BERLIN, DDTCNews—Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz dan Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire berkomitmen untuk melakukan segala cara untuk merealisasikan konsensus global pajak digital pada tahun ini.

Komitmen tersebut disampaikan kedua Menteri keuangan saat bertemu di Berlin awal pekan ini. Proses pembahasan pajak digital menjadi isu yang dibahas kedua negara pada pertemuan langsung pertama kedua negara pada masa pandemi Covid-19.

“Kami melihat alasan bagus untuk mengasumsikan bahwa itu (konsensus global) akan berhasil pada akhirnya," kata Olaf dikutip Selasa (23/6/2020).

Olaf menuturkan komitmen bersama antara Jerman dan Prancis untuk melakukan segala cara ini bertujuan agar solusi pembagian hak pemajakan entitas bisnis digital bisa dicapai sesuai target di akhir tahun fiskal 2020.

Menurutnya, manuver Amerika Serikat (AS) yang menarik diri dari proses pembahasan consensus global seharusnya tidak mengendurkan upaya internasional mencari solusi global pajak digital.

Selain itu, solusi pajak digital dan pajak minimum entitas usaha yang beroperasi secara global ini juga dibutuhkan untuk menghentikan tren perlombaan penurunan tarif pajak di berbagai negara dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mengungkapkan pihaknya satu suara dengan Jerman untuk proses negosiasi pajak digital dan pajak minimum perusahaan.

Komitmen ini juga mendukung agenda di Uni Eropa yang mencakup empat aspek kebijakan antara lain menjamin dana pemulihan krisis Covid-19, memperluas integrasi di zona Uni Eropa, memperkuat kedaulatan Eropa dan pajak digital.

Bruno mengatakan tidak ada perubahan komitmen Prancis untuk Uni Eropa dalam tiga tahun terakhir untuk menuju kedaulatan Eropa melalui kerja sama lebih jauh dan lebih kuat.

"Pada sisi kedaulatan terutama di bidang ekonomi, industri, militer, teknologi dan ekologi saat ini semua bergerak cepat. Eropa saat ini berada di persimpangan jalan yang akan dicatat dalam sejarah," tutur Bruno dilansir dari Euractiv. (rig)