PROVINSI BANTEN

Kejar PAD, Razia Kendaraan Bermotor Jadi Strategi

Redaksi DDTCNews | Selasa, 06 Februari 2018 | 11:44 WIB
Kejar PAD, Razia Kendaraan Bermotor Jadi Strategi

SERANG, DDTCNews – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten bersiap melakukan razia pajak kendaraan bermotor. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan hasil pendapatan asli daerah (PAD) di provinsi yang berada di ujung barat Pulau Jawa tersebut.

Rencananya, kegiatan razia pajak ini akan dilakukan secara intensif pada bulan ini. Oleh karena itu, koordinasi tengah dilakukan dengan Polda Banten dan PT. Jasa Raharja agar kegiatan ini dapat berjalan mulus.

“Razia akan dilakukan pada minggu ke dua Februari 2018 di wilayah Hukum Polda Banten dan nantinya dilakukan setiap minggu. Sudah dimulai awal Januari 2018, tapi baru efektif Februari 2018,” kata Kepala Bapenda Opar Sochari, Minggu (4/2).

Baca Juga:
Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Dia mengatakan razia pajak kendaraan bermotor ini merupakan salah satu kegiatan intensifikasi pajak daerah. Kegiatan lain yang dilakukan antara lain berupa penyuluhan, operasi Samsat Keliling (Samling), penagihan pajak door to door, dan penelusuran status kepemilikan kendaraan.

Selain upaya untuk menagih kewajiban pajak, pihaknya juga memudahkan proses pembayaran pajak bagi masyarakat. Salah satunya adalah dengan metode pembayaran pajak non-tunai.

“Kami juga sudah mencanangkan pembayaran pajak secara non-tunai, bekerja sama dengan Bank Banten. Penerimaan pajak ini penting untuk menggenjot pembangunan infrastruktur, pedidikan dan kesehatan,” jelasnya dilansir BBS News.

Baca Juga:
Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Seperti yang diketahui, target penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun 2018 naik sebanyak 8% dan menyentuh angka Rp2,5 triliun. Kemudian, target penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) di tahun 2018 naik di kisaran Rp2,1 triliun.

“Selain razia, Bapenda dan kepolisian akan menggelar kegiatan Samsat Keliling (Samling) sebanyak 20 kali dalam sebulan dan juga menyediakan mobil Samling unit kecil sehingga bisa masuk ke lingkungan pasar,” tutupnya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Maret 2024: Pemerintah Rilis Ketentuan Baru terkait Akuntansi Koperasi

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Reformasi Berkelanjutan DJBC, Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci