Kebijakan Pajak Diskriminasi, Negara Ini Didenda Rp33 Miliar

BRUSSELS, DDTCNews – Pengadilan tinggi Eropa (Court of Justice of the European Union/CJEU) menjatuhkan sanksi kepada Pemerintah Belgia karena mengabaikan putusan Komisi Eropa terkait dengan rezim pajak properti yang diskriminatif.

Putusan pengadilan menyebutkan pemerintah wajib membayar sanksi sebesar €2 juta atau setara dengan Rp33 miliar, ditambah sanksi harian sebesar €7.500 karena tidak mengindahkan putusan Komisi Eropa sejak 2018.

Kebijakan yang dipermasalahkan Komisi Eropa adalah cara Belgia dalam memajaki penghasilan dari sewa properti. Pemerintah menerapkan basis perhitungan pajak penghasilan properti berdasarkan nilai ekonomi tanah atau sistem kadaster. Perhitungan tersebut berbeda dengan negara anggota Uni Eropa lainnya yang menghitung beban pajak properti berdasarkan nilai riil uang yang didapatkan.

"Pengadilan tidak mengatakan Belgia harus menghapus cara menghitung pajak pendapatan sewa di dalam negeri, tapi kebijakan tersebut harus sama di dalam negeri dan di luar negeri," kata Jubir CJEU dikutip Jumat (13/11/2020).

Fatwa hukum CJEU juga mewajibkan pemerintah menyesuaikan kebijakan pajak pendapatan sewa properti secepat mungkin. Pasalnya, kebijakan pajak ala Belgia tersebut menimbulkan diskriminasi kebijakan pajak dengan negara anggota Uni Eropa lainnya.

Salah satu contoh diskriminasi tersebut saat WPDN Belgia memiliki properti di dalam negeri dan di Belanda. Untuk properti di Belanda, dia akan dikenakan pajak pendapatan sewa berdasarkan uang yang diperoleh dari penyewa propertinya.

Sementara itu, untuk properti di Belgia beban pajak berdasarkan sistem kadaster yang membuka peluang beban pajak properti yang lebih rendah di Belgia. Apalagi, patokan nilai properti berdasarkan angka yang disusun pada 1975 yang diperbarui setiap tahun, sedangkan harga sewa riil meningkat lebih tajam dari patokan pemerintah.

Menyikapi putusan hukum tersebut, Kemenkeu Belgia segera mempelajari putusan hukum terkait penerapan pajak atas pendapatan sewa properti. Respons resmi akan dikeluarkan dalam beberapa minggu ke depan.

"Pemerintah akan memberikan tanggapan dalam beberapa minggu setelah mempelajari keputusan tersebut," sebut Kemenkeu seperti dilansir brusselstimes.com. (rig)