Kanwil DJP Ini Kejar 1,1 Juta WP untuk Validasi NIK sebagai NPWP

MATARAM, DDTCNews – Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Nusa Tenggara mencatat baru 458.000 wajib pajak di NTB dan NTT yang sudah melakukan validasi nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara Syamsinar mengatakan capaian tersebut baru sekitar 29% dari target jumlah NIK yang divalidasi sebanyak 1,6 juta.

"Tinggal 1,1 juta [wajib pajak orang pribadi] kita kerja untuk validasi tahun 2023 ini," katanya, dikutip pada Kamis (26/1/2023).

Syamsinar mengimbau wajib pajak orang pribadi untuk segera melakukan validasi NIK sebagai NPWP secara mandiri melalui DJP Online. Panduan untuk melakukan validasi tersedia pada https://bit.ly/TutorialNIK-NPWP.

"Sejak lahir anak sudah punya NIK, nah apakah NIK-nya langsung jadi NPWP, bisa. Cuma sekarang, pastikan ia sebagai wajib pajak atau tidak, memenuhi kriteria wajib pajak atau tidak, itu saja. dan dipastikan jaminan kerahasiaan data-datanya," tuturnya seperti dilansir ntbsatu.com.

Untuk diketahui, wajib pajak orang pribadi NIK perlu segera mengaktifkan sebagai NPWP pada tahun ini. Sebab, penggunaan NIK sebagai NPWP akan sepenuhnya digunakan sebagai sarana administrasi perpajakan mulai 1 Januari 2024.

Perlu diingat, hanya NIK milik orang yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang harus diaktifkan sebagai NPWP. Syarat tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50/2022.

Syarat subjektif terpenuhi bila telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan subjek pajak. Adapun syarat objektif terpenuhi bila subjek pajak telah menerima penghasilan ataupun diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan pajak sesuai dengan UU PPh.

Bila wajib pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tetapi tidak melakukan aktivasi NIK secara mandiri, DJP dapat melakukan aktivasi NIK secara jabatan tanpa perlu menunggu adanya permohonan dari wajib pajak. (rig)