Kanada Kenakan Pajak Digital, Korporasi AS Berang

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Para pelaku usaha AS yang tergabung dalam US Chamber of Commerce meminta Kanada untuk tidak menerapkan pajak digital atau digital services tax (DST) secara unilateral.

Senior Vice President of Tax Policy US Chamber of Commerce Watson McLeish mengatakan pengenaan DST oleh Kanada berpotensi bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan United States–Mexico–Canada Agreement (USMCA).

"Oleh karena alasan inilah rencana pengenaan DST secara sepihak mendapatkan penolakan bipartisan dari Partai Republik dan Partai Demokrat di Kongres AS," ujar McLeish, dikutip pada Sabtu (22/7/2023).

McLeish pun meminta kepada Kanada untuk menyetujui outcome statement yang telah disepakati oleh 138 negara anggota Inclusive Framework. Dalam outcome statement tersebut, 138 yurisdiksi sepakat untuk tidak mengenakan DST atau pajak yang sejenis hingga 31 Desember 2024.

Terpisah, President of National Foreign Trade Council (NFTC) Jake Colvin mengatakan sikap Kanada tidak sejalan dengan negara-negara Barat yang menurutnya lebih mengedepankan konsensus.

"Kanada mengambil sikap yang sama dengan Belarusia dan Rusia. Kami kecewa dan bingung dengan sikap Kanada karena mereka telah keluar dari konsensus. Langkah Kanada ini akan menimbulkan aksi retaliasi," ujar Colvin seperti dilansir transferpricingnews.com.

Seperti diketahui, tertundanya penerapan multilateral convention (MLC) Pilar 1 mendorong Kanada untuk menerapkan DST dengan tarif sebesar 3% mulai 1 Januari 2024. Kanada berpandangan klausul penghentian pengenaan DST dalam outcome statement berpotensi merugikan Kanada.

"Kemarin, banyak negara yang sepakat untuk memperpanjang penghentian pemungutan DST hingga 31 Desember 2024 meski tidak ada tenggat waktu yang jelas terkait tanggal mulai berlakunya MLC Pilar 1. Hal ini merugikan Kanada," kata Menkeu Kanada Chrystia Freeland.

Freeland mengatakan Kanada mendukung tercapainya kesepakatan dan implementasi atas MLC Pilar 1. Namun, Kanada tidak bisa memberikan dukungan penuh bila tidak ada linimasa implementasi Pilar 1 yang jelas dan mengikat.

OECD sendiri menargetkan MLC Pilar 1 bakal ditandatangani oleh negara-negara anggota Inclusive Framework pada paruh kedua 2023 dan baru berlaku (entry into force) pada 2025. Jeda waktu selama setahun tersebut diperlukan dalam rangka memberikan waktu bagi setiap yurisdiksi untuk meratifikasi MLC Pilar 1. (sap)