Jokowi Minta K/L Siap Lakukan Automatic Adjustment di 2024 karena Ini

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah akan melanjutkan kebijakan pencadangan anggaran atau automatic adjustment pada tahun depan.

Jokowi mengatakan kebijakan automatic adjustment perlu dijalankan untuk memastikan setiap kementerian/lembaga (K/L) selalu siap merespons tantangan. Menurutnya, automatic adjustment juga membuat APBN makin lincah di tengah berbagai ketidakpastian.

"Siapkan antisipasi ketidakpastian melalui automatic adjustment. Penyesuaian, harus lincah terhadap perubahan-perubahan yang ada," katanya, Rabu (29/11/2023).

Jokowi mengatakan APBN harus siap merespons berbagai perubahan dengan cepat. Pasalnya, perubahan karena ketidakpastian ini selalu mengintai setiap hari, pekan, dan bulan.

Automatic adjustment pertama kali diterapkan pada UU APBN 2022, ketika dunia dihadapkan pada ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. Mekanisme ini dilakukan untuk menggantikan kebijakan refocusing anggaran.

Pada UU 2024, kebijakan serupa juga kembali diatur. Beleid itu menyatakan pemerintah dapat melakukan beberapa langkah jika perkiraan realisasi penerimaan negara tidak sesuai dengan target, adanya perkiraan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN 2022, termasuk penyesuaian belanja negara.

Penyesuaian belanja negara tersebut dilakukan melalui penggunaan anggaran yang disesuaikan secara otomatis (automatic adjustment), realokasi anggaran, pemotongan anggaran belanja negara, penyesuaian pagu, dan/atau pergeseran anggaran antarprogram.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan automatic adjustment menandakan APBN 2024 akan tetap berjalan secara dinamis. Menurutnya, automatic adjustment juga akan membuat APBN mampu merespons berbagai gejolak yang terjadi.

"Presiden mengarahkan adanya automatic adjustment yang harus diantisipasi seluruh K/L dalam rangka mereka mampu merespons secara fleksibel berbagai ketidakpastian," ujarnya.

APBN 2024 dirancang dengan pendapatan negara senilai Rp2.309,85 triliun, sedangkan dari sisi belanja senilai Rp3.325,1 triliun. Dengan penerimaan dan belanja tersebut, defisit APBN 2024 direncanakan senilai Rp522,82 triliun atau 2,29% terhadap produk domestik bruto (PDB). (sap)