Jokowi: Kita Harus Sadar Masih dalam Kondisi Krisis

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo menyebut anggaran terbesar untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yakni Rp149,8 triliun pada tahun ini.

Anggaran itu jauh lebih besar dibanding anggaran kementerian/lembaga (K/L) lainnya. Dia meminta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk memastikan anggarannya bisa memiliki multiplier effect yang luas dan memberi daya ungkit pada pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19.

"Saya ingin mengingatkan seluruh jajaran di Kementerian PUPR agar anggaran yang besar ini harus memiliki dampak yang signifikan, memberikan daya ungkit bagi ekonomi kita, membuat sektor konstruksi nasional bergeliat kembali," katanya usai menyaksikan penandatanganan kontrak paket tender Kementerian PUPR 2021, Jumat (15/1/2021).

Jokowi mengatakan pulihnya sektor konstruksi bukan hanya berdampak pada pembukaan kembali lapangan kerja pada sektor usaha tersebut. Menurutnya, berbagai sektor usaha lain yang masuk dalam rantai pasok sektor konstruksi akan ikut bergerak sehingga perekonomian pulih.

Dia menilai sektor konstruksi bisa memberikan multiplier effect yang luas, seperti menggerakkan industri baja, besi, semen, alat berat, bahkan sektor informal seperti pedagang makanan minuman dan rumah kos-kosan.

Jokowi mengaku senang dengan langkah cepat Kementerian PUPR menjalankan proses tender atau seleksi dini sejak Oktober 2020. Menurut catatannya, ada ada 209 paket nilai Rp2,1 triliun telah selesai tender dan dikontrak hingga 15 Januari 2021.

Selain itu, hari ini Jokowi juga menyaksikan penandatanganan kontrak atas 982 paket senilai Rp12,5 triliun secara serentak. Namun, dia menyebut sisa paket kegiatan infrastruktur yang belum ditenderkan masih cukup banyak. Dia menargetkan semua proses tender dan tanda tangan kontrak bisa rampung dalam kuartal I/2021 agar bisa segera berdampak pada pemulihan ekonomi nasional.

"Di tahun 2021, kita harus bekerja lebih cepat lagi. Kita harus sadar kita masih dalam kondisi krisis. Dengan bekerja lebih cepat maka kita bisa memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Jika proyek-proyek infrastruktur dipercepat, Jokowi meyakini masyarakat yang sebelumnya kehilangan pekerjaan bisa kembali bekerja. Terutama pada proyek-proyek padat karya, dia menyebut masyarakat sudah menantikan karena bisa menyediakan lapangan kerja dalam jumlah banyak.

Jokowi lantas memaparkan catatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami kontraksi dalam akibat pandemi Covid-19 pada 2020. Ekonomi tercatat kontraksi 5,32% pada kuartal II/2020, dan sedikit membaik pada kuartal III/2020 pada minus 3,49%. Dia pun berharap pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2020 dan kuartal I/2021 bisa kembali membaik. (kaw)