KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Ingin Nikel RI Bisa Suplai Kebutuhan Baterai Mobil Listrik AS

Muhamad Wildan | Kamis, 07 September 2023 | 17:45 WIB
Jokowi Ingin Nikel RI Bisa Suplai Kebutuhan Baterai Mobil Listrik AS

Pekerja tambang berada di dekat tumpukan nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Desa Lelilef, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, Jumat (1/9/2023). ANTARA FOTO/Andri Saputra/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap nikel dari Indonesia bisa turut memenuhi kebutuhan pengembangan baterai mobil listrik di Amerika Serikat (AS).

Dalam pertemuan dengan Wakil Presiden AS Kamala Harris pada sela-sela KTT Asean, Jokowi mengajak AS untuk membahas critical mineral agreement (CMA).

"Indonesia merupakan produsen dan pemilik cadangan nikel terbesar di dunia dengan cadangan nikel mencapai 21 juta metrik ton sehingga Indonesia dapat menjadi pemasok kebutuhan baterai untuk kendaraan listrik di AS. Indonesia mengajak AS untuk membahas pembentukan CMA," ujar Jokowi, dikutip Kamis (7/9/2023).

Baca Juga:
Pemda Adakan Pengadaan Lahan, Fiskus Beberkan Aspek Perpajakannya

Keberadaan CMA diharapkan dapat meyakinkan AS atas potensi kerja sama ekonomi bagi kedua negara sekaligus mengundang sejumlah investor asing AS untuk turut menggarap sektor nikel di Indonesia.

Lebih lanjut, dengan adanya CMA, Indonesia berharap nikel dari Indonesia bisa memenuhi persyaratan fasilitas kredit pajak atas pembelian mobil listrik sebagaimana termuat dalam Inflation Reduction Act (IRA).

Melalui IRA, AS memberikan fasilitas kredit pajak maksimal senilai US$7.500 kepada pembeli mobil listrik sepanjang 40% dari mineral yang digunakan untuk pembuatan baterai mobil listrik tersebut berasal dari AS atau mitra perdagangan bebas AS.

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Untuk diketahui, Indonesia sesungguhnya telah mengusulkan perjanjian perdagangan bebas terbatas atau limited FTA agar mineral yang berasal dari Indonesia memenuhi persyaratan fasilitas kredit pajak dalam IRA.

Namun, hingga saat ini Indonesia belum menjalin limited FTA dengan AS mengingat mayoritas nikel di Indonesia diolah oleh smelter milik China. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra