KINERJA LOGISTIK NASIONAL

Jokowi: Indeks Kinerja Logistik RI Masih Kalah dari Negara Tetangga

Dian Kurniati | Rabu, 18 Maret 2020 | 13:30 WIB
Jokowi: Indeks Kinerja Logistik RI Masih Kalah dari Negara Tetangga

Presiden Joko Widodo.

JAKARTA, DDTCNews—Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan para menterinya untuk membangun ekosistem logistik yang lebih efisien, dan mengungguli negara-negara tetangga.

Presiden mengatakan indeks kinerja logistik Indonesia di peringkat 46 masih kalah dari negara-negara ASEAN lainnya. Untuk itu, ia meminta adanya peta jalan perbaikan sistem logistik untuk mengalahkan negara-negara tetangga.

“Saya melihat masalahnya ada di ekosistem logistik nasional kita yang belum efisien, dari sisi waktu maupun sisi biaya," katanya saat membuka rapat terbatas melalui konferensi video, Rabu (18/3/2020).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Menurut Jokowi, biaya logistik Indonesia saat ini mencapai Rp3.560 triliun atau setara 24% dari PDB. Nilai itu menjadi yang tertinggi di antara lima negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Vietnam, dan Singapura.

Indeks performa logistis (logistic performance index/LPI) Indonesia memang masih kalah ketimbang negara-negara tetangga seperti Singapura yang menempati peringkat 7, Thailand di peringkat 32, Vietnam 39, dan Malaysia 41.

Tak hanya itu, peringkat Indonesia pada trading across borders dalam dua tahun terakhir di posisi 116. Padahal, peringkat trading across borders ikut memengaruhi posisi Indonesia dalam indeks kemudahan berusaha (ease of doing business).

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Perbaikan sistem logistik yang lambat pada akhirnya membuat Presiden meminta adanya peta jalan yang terperinci mulai dari target penurunan biaya dan waktu logistik, termasuk upaya- upaya memangkas birokrasi yang berbelit.

"Ini pekerjaan lapangan yang tidak mudah. Namun, kita harus berani merancang platform logistik yang terintegrasi mulai dari single submission, single filing, single payment channel, single risk management, single monitoring,” kata Jokowi. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra