KINERJA LOGISTIK NASIONAL

Jokowi: Indeks Kinerja Logistik RI Masih Kalah dari Negara Tetangga

Dian Kurniati | Rabu, 18 Maret 2020 | 13:30 WIB
Jokowi: Indeks Kinerja Logistik RI Masih Kalah dari Negara Tetangga

Presiden Joko Widodo.

JAKARTA, DDTCNews—Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan para menterinya untuk membangun ekosistem logistik yang lebih efisien, dan mengungguli negara-negara tetangga.

Presiden mengatakan indeks kinerja logistik Indonesia di peringkat 46 masih kalah dari negara-negara ASEAN lainnya. Untuk itu, ia meminta adanya peta jalan perbaikan sistem logistik untuk mengalahkan negara-negara tetangga.

“Saya melihat masalahnya ada di ekosistem logistik nasional kita yang belum efisien, dari sisi waktu maupun sisi biaya," katanya saat membuka rapat terbatas melalui konferensi video, Rabu (18/3/2020).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Menurut Jokowi, biaya logistik Indonesia saat ini mencapai Rp3.560 triliun atau setara 24% dari PDB. Nilai itu menjadi yang tertinggi di antara lima negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Vietnam, dan Singapura.

Indeks performa logistis (logistic performance index/LPI) Indonesia memang masih kalah ketimbang negara-negara tetangga seperti Singapura yang menempati peringkat 7, Thailand di peringkat 32, Vietnam 39, dan Malaysia 41.

Tak hanya itu, peringkat Indonesia pada trading across borders dalam dua tahun terakhir di posisi 116. Padahal, peringkat trading across borders ikut memengaruhi posisi Indonesia dalam indeks kemudahan berusaha (ease of doing business).

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Perbaikan sistem logistik yang lambat pada akhirnya membuat Presiden meminta adanya peta jalan yang terperinci mulai dari target penurunan biaya dan waktu logistik, termasuk upaya- upaya memangkas birokrasi yang berbelit.

"Ini pekerjaan lapangan yang tidak mudah. Namun, kita harus berani merancang platform logistik yang terintegrasi mulai dari single submission, single filing, single payment channel, single risk management, single monitoring,” kata Jokowi. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN