KTT G20

Jokowi Dukung Implementasi Pertukaran Informasi Perpajakan

Redaksi DDTCNews | Senin, 05 September 2016 | 14:33 WIB
Jokowi Dukung Implementasi Pertukaran Informasi Perpajakan Presiden Jokowi menghadiri pembukaan KTT G-20, di Hangzhou, RRT, Minggu (4/9) malam. (Foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen penuh mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi perpajakan global yang dikukuhkan dalam kebijakan automatic exchange of information (AEoI).

Hal itu diungkapkannya saat menjadi pembicara utama pada sesi kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Hangzhou International Expo Center, Tiongkok, Senin (5/9).

“Saya percaya, transparansi keuangan melalui AEoI akan bermanfaat dalam mengatasi arus keuangan terlarang yang telah menghasilkan kerugian bagi negara-negara berkembang selama bertahun-tahun,” jelasnya seperti dilansir dari laman Setkab, Senin (5/9),

Baca Juga:
Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Selain itu, dia mengimbau negara-negara anggota G20 untuk bersikap lebih sportif dengan tidak membuat kebijakan yang merugikan negara lain.

Menurutnya, sistem perpajakan internasional yang adil dan transparan sangat dibutuhkan di tengah situasi perlambatan ekonomi global seperti saat ini.

Jokowi optimistis sistem tersebut akan mampu menangkal penghindaran pajak dan mendorong negara-negara anggota G20 menciptakan kebijakan pajak yang kondusif yang bisa meningkatkan penerimaan negara.

Baca Juga:
Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

Jokowi meminta negara-negara G20 membangun kerja sama terhadap pemberantasan korupsi seiring dengan upaya reformasi perpajakan. Dia menyebutkan Indonesia merupakan salah satu negara yang proaktif melawan korupsi.

Indonesia juga telah mengucurkan sejumlah insentif perpajakan bagi para investor melalui paket kebijakan ekonomi guna menstimulasi perkembangan investasi dalam negeri.

“Bila reformasi perpajakan ini berhasil, negara lain dapat mengikutinya. Namun, bila gagal, hal tersebut akan berdampak pada negara-negara G20 dan juga lainnya,” pungkasnya. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 18 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Rabu, 16 Oktober 2024 | 12:00 WIB KILAS BALIK PERPAJAKAN 2014-2024

Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

Senin, 14 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

Jumat, 11 Oktober 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Gerus Cadev, Jokowi Minta Menteri ESDM Segera Naikkan Lifting Migas

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses