TAX AMNESTY

JK Optimis Target Repatriasi Tercapai

Redaksi DDTCNews | Jumat, 07 Oktober 2016 | 17:57 WIB
JK Optimis Target Repatriasi Tercapai

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Presiden Jusuf Kalla optimis target repatriasi akan tercapai, mengingat program pengampunan pajak (tax amnesty) masih akan berjalan hingga 31 Maret 2017. Sebelumnya, pemerintah menetapkan target untuk repatriasi Rp1.000 triliun melalui program ini.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pencapaian dana repatriasi yang sudah masuk akan terus bertambah jumlahnya. Untuk saat ini, realisasinya masih lumayan jauh dari target.

"Tentunya pemerintah menginginkan penerimaan dana repatriasi yang lebih tinggi," ujarnya di Jakarta, Jumat (7/10).

Baca Juga:
Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

Peningkatan dana yang terkumpul pada program tax amnesty, akan mempercepat proses pembangunan Indonesia melalui investasi di berbagai sektor.

Hingga pukul 5 sore ini dana repatriasi baru mencapai sekitar Rp142 triliun, baru sekitar 14,2% dari target. Sehingga, hal ini mencerminkan upaya pemerintah masih kurang.

Sementara, realisasi untuk dana deklarasi sedikit lagi akan mencapai target. Dengan komposisi deklarasi harta dalam negeri sebesar Rp2.679 triliun dan deklarasi luar negeri sebesar Rp978 triliun.

Baca Juga:
Jumlah Kelas Menengah Terus Menyusut, Kenaikan PPN Bakal Memperburuk?

Total dana deklarasi yang diterima dari tax amnesty sudah mencapai sebesar Rp3.799 triliun atau sebesar 94,9% dari target. Dengan demikian, JK pun optimis deklarasi harta akan melebihi target.

"Program tax amnesty ini akan berakhir sebelum pertengahan tahun depan, tentunya jumlah harta yang akan diungkapkan akan terus naik," tutupnya. (Gfa)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 01 Desember 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

Senin, 25 November 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Jumlah Kelas Menengah Terus Menyusut, Kenaikan PPN Bakal Memperburuk?

Sabtu, 23 November 2024 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Siap-Siap PPN Naik Jadi 12%, Konglomerat Dapat Pengampunan Pajak Lagi

Jumat, 22 November 2024 | 09:11 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kebijakan Prabowo Naikkan PPN dan Tax Amnesty, Kejar Tambahan Modal?

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Maret 2024: Pemerintah Rilis Ketentuan Baru terkait Akuntansi Koperasi

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Reformasi Berkelanjutan DJBC, Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci

Jumat, 27 Desember 2024 | 09:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tahun Baru, PTKP Baru? Catatan bagi yang Baru Menikah atau Punya Anak

Jumat, 27 Desember 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Coretax Diterapkan 1 Januari 2025, PKP Perlu Ajukan Sertel Baru