INDIA

Jelang Penunjukan USTR Baru, Ini Rencana India

Muhamad Wildan | Kamis, 11 Februari 2021 | 18:41 WIB
Jelang Penunjukan USTR Baru, Ini Rencana India

Ilustrasi. (ustr.gov)

NEW DELHI, DDTCNews – India akan menjalin komunikasi dengan perwakilan dagang Amerika Serikat (United States Trade Representative/USTR) yang akan ditunjuk Presiden Joe Biden. Langkah ini dilakukan untuk memperbaiki hubungan dagang kedua negara.

Adapun pejabat yang dinominasikan sebagai USTR pada periode kepemimpinan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden adalah Katherine Tai. Dia dicalonkan sebagai pengganti USTR yang menjabat pada saat ini, yakni Robert Lightizer.

"Ada pergantian pemerintahan di AS dan kami menunggu USTR baru. Setelah USTR baru resmi menjabat, kami akan membuka dialog untuk memperluas hubungan bisnis antara kedua negara melalui akses pasar, tarif, dan cara-cara lain,” ujar Menteri Perdagangan India Piyush Goyal, dikutip pada Kamis (11/2/2021).

Baca Juga:
Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Kedua negara diproyeksi akan mencapai kesepakatan (mini trade deal) atas tarif yang dikenakan oleh India atas beberapa komoditas AS, seperti produk pertanian, produk susu, hingga produk-produk teknologi dan komunikasi.

Sebagai imbal baliknya, Biden diharapkan akan memberikan fasilitas Generalized System of Preference (GSP) kepada eksportir India. Seperti dilansir livemint.com, high level meeting antara Perdana Menteri India Narendra Modi dan Biden sudah sempat diselenggarakan.

Pada pertemuan tersebut, kedua kepala pemerintahan disebut telah memperbincangkan tentang pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-10, kerja sama mitigasi perubahan iklim, pembentukan Quad, dan lainnya.

Baca Juga:
Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

Namun demikian, Keterangan resmi dari pemerintah tidak mengindikasikan adanya pembicaraan mengenai perdagangan bilateral antara kedua kepala pemerintahan. Pada keterangan sebelumnya, Biden memberikan sinyal AS masih belum memprioritaskan perjanjian perdagangan.

"Saya tidak akan membuat perjanjian perdagangan baru dengan siapapun sampai kita berhasil menarik investasi yang besar di AS untuk pekerja kita," ujar Biden. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Senin, 21 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN