Jadi Negara Ke-56, Panama Resmi Serahkan Dokumen Ratifikasi MLI

PARIS, DDTCNews – Panama resmi menyerahkan dokumen ratifikasi Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (MLI) kepada Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Pemerintah Panama menyerahkan dokumen ratifikasi MLI pada 5 November 2020. Dengan ratifikasi MLI tersebut, jumlah yurisdiksi yang meratifikasi, menyepakati, ataupun menyetujui MLI bertambah menjadi 56 dari 94 yurisdiksi.

"MLI akan berlaku efektif pada 1 Januari 2021. Bila seluruh yurisdiksi telah meratifikasi MLI maka akan terdapat tambahan 1.100 P3B yang tercakup dan dimodifikasi melalui MLI," tulis OECD dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (6/11/2020).

Saat ini, sudah terdapat 600 perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang disepakati oleh 55 yurisdiksi. Hal ini mempertegas komitmen negara-negara dan OECD dalam memerangi praktik treaty abuse dan base erosion and profit shifting (BEPS).

Untuk Panama, MLI baru akan berlaku efektif pada 1 Maret 2021. Adapun MLI adalah perjanjian multilateral yang memungkinkan yurisdiksi untuk mengintegrasikan hasil kesepakatan dalam OECD/G20 BEPS Project dengan P3B masing-masing.

"OECD/G20 BEPS Project memberikan solusi kepada otoritas pajak untuk menutup celah-celah ketentuan perpajakan internasional yang memungkinkan korporasi untuk melakukan penghindaran pajak," tulis OECD.

Melalui MLI, P3B dimodifikasi secara serentak tanpa melewati negosiasi bilateral yang memakan waktu panjang. Apalagi, terdapat ribuan P3B yang saat ini berlaku di dunia. MLI diperlukan untuk merevisi celah hukum yang terdapat pada P3B dalam waktu singkat.

Indonesia juga termasuk negara yang ikut menyetujui dan meratifikasi MLI melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 77/2019 pada 12 November 2019. Melalui perpres tersebut, Indonesia mencantumkan 47 P3B untuk dimodifikasi melalui MLI.

OECD mencatat Indonesia telah menyetorkan dokumen ratifikasi MLI pada 28 April 2020. MLI sudah berlaku efektif (entry into force) bagi Indonesia sejak 1 Agustus 2020. (rig)