Isu Penghindaran Pajak Korporasi Jadi Fokus Pemerintah Tahun Depan

TIRANA, DDTCNews – Pemerintah Albania akan fokus memerangi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan sebagai upaya mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5% pada tahun depan.

Menteri Keuangan dan Ekonomi Albania Anila Denaj mengatakan pemerintah memiliki agenda yang cukup ambisius pada tahun depan, yaitu mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5%. Oleh karena itu, kebutuhan belanja untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tidaklah kecil.

"Kami sedang menangani dampak gempa bumi dan pandemi Corona. Semua uang akan dialokasikan untuk memenuhi biaya rekonstruksi dan dan meningkatkan konsumsi masyarakat," katanya, dikutip Selasa (3/11/2020).

Denaj memaparkan dua rencana besar. Dari aspek pendapatan negara, pemerintah tetap memberikan dukungan fiskal kepada UMKM melalui relaksasi pajak. Menurutnya, relaksasi ini dibutuhkan agar perusahaan kecil dan menengah tetap bertahan pada tahun depan.

Kemudian, pemerintah akan fokus menekan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Pengawasan akan dilakukan lebih ketat untuk memastikan tata kelola keuangan perusahaan dijalankan sesuai aturan perundang-undangan.

Sementara itu, dari sisi belanja, pemerintah menjanjikan alokasi belanja lebih tepat sasaran untuk mendukung pemulihan ekonomi. "Saat ini kami sudah bergerak maju dengan memangkas pengeluaran yang tidak perlu," terang Denaj.

Dia menyebutkan pos belanja untuk sektor kesehatan dan penanganan pandemi pada 2021 ditetapkan sebesar 6 miliar lek Albania atau setara dengan Rp827 miliar. Pagu belanja tersebut menjadi bantalan fiskal pemerintah jika terjadi keadaan darurat pada sisi kesehatan.

Namun, lanjutnya, pengelolaan anggaran tahun depan perlu dijalankan dengan hati-hati. Pasalnya, pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk keadaan darurat. Satu-satunya akses pembiayaan pemerintah dalam situasi darurat hanya skema public-private partnership (PPP).

"Kami bergerak maju dengan skenario tidak memerlukan keadaan darurat. Jika ada keadaan darurat kami memiliki banyak sumber dana yang bisa didapat dari skema PPP. Tapi skenario ini belum ada," ujarnya seperti dilansir balkaneu.com. (rig)