TIONGKOK

Insentif Pajak Selesai, Penjualan Mobil Lesu

Redaksi DDTCNews | Selasa, 16 Januari 2018 | 16:24 WIB
Insentif Pajak Selesai, Penjualan Mobil Lesu

BEIJING, DDTCNews – Industri otomotif Tiongkok menghadapi tahun paling suram dalam penjualan mobil dalam dua dekade terakhir. Berakhirnya kebijakan potongan pajak untuk mobil dengan kapasitas mesin 1.600 cc di tahun 2017 berdampak pada angka penjualan di pasar mobil terbesar dunia tersebut.

Berakhirnya insentif pajak ini tercermin dari angka penjualan manufaktur otomotif yang bermain di pasar Tiongkok. Manufaktur asal Jepang dan Eropa merasakan betul efek dari kebijakan ini pada aspek penjualan mobil.

“2018 dimulai dengan lesu. Kami memproyeksikan angka penjualan yang datar tahun ini untuk kendaraan ringan,” kata analis otomotif Asia Pasifik dari IHS Markit, James Chao, Selasa (9/1).

Baca Juga:
Bebaskan BPHTB untuk MBR, Pemkot Sebut Dampaknya Tak Signifikan ke PAD

Lesunya penjualan pasca berakhirnya insentif tercermin dari angka penjualan sejumlah pabrikan. General Motors misalnya merilis angka penjualan tahun 2017 sebesar 4,4%, padahal tahun 2016 angkanya mencapai 7,1%.

Rekan senegaranya, Ford malah mencatat penurunan penjualan sebesar 6% di tahun 2017. Sementara pada tahun 2016 sempat tumbuh positif sebesar 11,6%.

Fenomena hampir sama terjadi pada pabrikan asal Jepang, Toyota. Meski tidak merilis angka pasti namun penjualan mobil dilaporkan melambat pada tahun 2017. Duo pabrikan Korea Selatan, Hyundai Motor dan Kia Motor juga mengalami penurunan penjualan sebagai dampak berakhirnya insentif pajak.

Baca Juga:
Coretax Nyambung dengan Data Perbankan, DJP Rilis Imbauan Soal SPT

Seperti yang diketahui, Beijing mengakhiri era insentif pajak penjualan mobil sebesar 5% tahun lalu. Pada saat yang bersamaan, tarif pajak penjualan mobil untuk kapasitas mesin 1.600 cc dipatok diangka 7,5%.

Tidak selesai dengan urusan pajak, dilansir Euro News tantangan lain datang dari kebijakan pemerintah agar ada kuota khusus untuk kendaraan dengan energi terbarukan (New Energy Vehicles). Melalui kebijakan ini, pemerintah negeri Tirai Bambu ingin para produsen otomotif mulai melaksanakan produksi massal kendaraan jenis ini pada tahun 2019. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 28 Januari 2025 | 13:00 WIB KOTA DENPASAR

Bebaskan BPHTB untuk MBR, Pemkot Sebut Dampaknya Tak Signifikan ke PAD

Sabtu, 25 Januari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sebanyak 41.150 Unit Rumah Nikmati Insentif PPN DTP pada 2024

Sabtu, 25 Januari 2025 | 12:30 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Coretax Nyambung dengan Data Perbankan, DJP Rilis Imbauan Soal SPT

Kamis, 23 Januari 2025 | 15:19 WIB KONSULTASI PAJAK

Usaha Sektor Panas Bumi, Apa Saja Fasilitas PPh yang Bisa Digunakan?

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi