Insentif Pajak Ditambah, Utang Pemerintah Naik

KOPENHAGEN, DDTCNews - Pemerintah Denmark secara resmi meningkatkan kebutuhan pembiayaan utang pada tahun ini sebesar 248 miliar kroner Denmark (US$39,6 miliar). Jumlah tersebut naik dari pagu awal yang sebesar 178 miliar crowns.

Peningkatan utang tersebut dibarengi dengan keputusan pemerintah untuk memperpanjang insentif pajak dan stimulus ekonomi bagi masyarakat Denmark.

Otoritas pajak memperpanjang periode pembayaran pajak penghasilan orang pribadi dan pajak pertambahan nilai (PPN). Selain itu, pemerintah juga memberikan tunjangan liburan untuk menggenjot konsumsi domestik. Langkah pemerintah tersebut mengejutkan banyak pihak.

Pasalnya, ekonomi mulai bergerak naik dan jumlah penerima insentif tercatat berkurang. Salah satunya datang dari analis ekonomi Nordea Markets Jan Storup Nielsen. "Sangat mengejutkan bahwa pemerintah meningkatkan kebutuhan pembiayaan," katanya dikutip Senin (31/8/2020).

Jan menyebutkan pemerintah tidak melakukan kalkulasi kebutuhan pembiayaan secara tepat. Menurutnya, realisasi pemanfaatan insentif baik oleh pelaku usaha dan pekerja mengalami penurunan mulai Agustus 2020.

Salah satu insentif yang turun jumlah penerima manfaatnya adalah subsidi gaji pegawai. Pada April 2020 jumlah pekerja yang menggunakan skema kompensasi upah darurat dari pemerintah mencapai 250.000 pekerja.

Jumlah tersebut kemudian susut menjadi hanya 14.000 pekerja pada Agustus 2020 berdasarkan dana kementerian urusan bisnis. Jan menyebutkan Denmark merupakan negara pertama di Eropa yang menutup kegiatan ekonomi untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Selama periode penutupan ekonomi tersebut pemerintah sudah memberikan program bantuan kepada dunia usaha yang yang terdampak pandemi dengan nilai mencapai 500 miliar kroner Denmark.

Selain itu, pemerintah juga berencana untuk memperpanjang kebijakan insentif fiskal pada 2021 dengan menyisihkan pagu anggaran sebesar 9,2 miliar crowns. Kemudian tingkat defisit anggaran diproyeksikan sebesar 0,5% dari produk domestik bruto (PDB) 2021.

"Pemerintah nampaknya tidak memperhitungkan bahwa segala sesuatu telah berjalan lebih baik dari yang diperkirakan dalam skenario pesimis pada awal pandemi," imbuhnya dilansir bnnbloomberg.ca. (Bsi)