Insentif Pajak Bagi Manufaktur yang 'Pulang Kampung' Disiapkan

SEOUL, DDTCNews - Pemerintah Korea Selatan sedang menata ulang skema insentif pajak bagi wajib pajak yang mau memulangkan proses produksi manufakturnya dari luar negeri ke dalam negeri.

Dalam pembahasan antara pemerintah dengan parlemen, saat ini terdapat 12 paket kebijakan yang dibahas mulai dari perpanjangan jatuh tempo pembayaran pajak hingga perpanjangan masa berlaku fasilitas pembebasan bea masuk yang awalnya berakhir pada 2021 menjadi hingga 2025.

Pemerintah dan DPR juga membahas perpanjangan waktu keringanan pajak penghasilan (PPh) badan. Saat ini perusahaan yang memulangkan produksi manufakturnya dari luar negeri mendapatkan pembebasan PPh 4 tahun dan diskon PPh hingga 50% selama 2 tahun setelahnya.

"Insentif ini berpotensi diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Sejak diluncurkannya kebijakan pemulangan industri manufaktur tersebut pada 1 Juni lalu, baru terdapat enam perusahaan yang telah memanfaatkan fasilitas tersebut," tulis PulseNews dalam pemberitaannya, Jumat (7/8/2020).

Lebih lanjut, pemerintah mencatat mayoritas dari enam perusahaan tersebut memanfaatkan insentif ini pada dua bulan pertama berlakunya insentif pemulangan proses produksi sektor manufaktur ini.

Oleh karena itu, masih terdapat keraguan apakah insentif yang digelontorkan oleh Pemerintah Korea Selatan ini benar-benar mampu menarik minat korporasi manufaktur untuk memulangkan proses produksinya ke Korea Selatan.

Dalam 3 tahun terakhir, Eximbank Korea Selatan juga mencatat terdapat tren peningkatan pemindahan proses produksi sektor manufaktur dari Korea Selatan ke luar negeri sebesar 12%.

Animo pelaku usaha untuk mengembalikan proses produksi dari luar negeri tercatat sangat rendah. Federasi Industri Korea Selatan mencatat indeks pemulangan proses produksi pada 2019 berada pada -37%. Hal ini malah mengindikasikan tren pemindahan proses produksi ke luar negeri.

Sejak 2013, seperti dikutip pulsenews.co.kr, Korea Selatan terus dihantui oleh ketergantungan pasokan dari negara lain dengan tren yang terus memburuk hingga saat ini. (Bsi)